1 Pengumuman hasil tes CPNS se-Jawa Tengah akan dilakukan serentak pada 17 Desember 2014

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Solo, Hari Prihatno saat ditemui wartawan, Sabtu (13/12/2014), mengatakan pengumuman seleksi CPNS akan dilakukan pada Rabu (17/12/2014) mendatang.

Kepastian ini diterima sesuai hasil koordinasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Tengah. Sebelumnya pengumuman CPNS akan dilaksanakan pada tanggal 10 Desember lalu. Namun mundur lantaran masih ada sejumlah daerah di Jawa Tengah yang melaksanakan ujian seleksi CPNS pada awal bulan ini.

“Pengumuman serentak se-Jawa Tengah akan dilaksanakan 17 Desember atau pekan ini sesuai hasil koordinasi dengan BKD Provinsi,” terangnya.

Hari mengatakan koordinasi tidak hanya menyampaikan tanggal pengumuman seleksi CPNS, melainkan juga media yang akan digunakan untuk menyampaikan informasi penerimaan pegawai negeri tersebut.

Pengumuman akan dilakukan melalui website BKD Provinsi, Panselnas, BKD kabupaten/kota maupun website pemerintah daerah yang menyelenggarakan CPNS.

Pengumuman sengaja melalui sejumlah website untuk mengantisipasi server error karena akses yang overload. “Kami juga akan menempel pengumuman CPNS pada papan pengumuman di Balai kota. Jadi bisa dilihat siapa yang lolos,” imbuhnya.

 

Ditanya lebih lanjut apakah pengumuman akan disampaikan melalui surat seperti pemberitahuan saat pendaftaran CPNS, Hari mengaku kemungkinan besar tidak dilakukan, sebab terbatasnya sumber daya manusia (SDM).

Namun di lingkungan Pemkot daftar CPNS yang lolos ujian seleksi akan disampaikan ke masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang mendapat kuota CPNS.

0 Sejarah Berdirinya Mahkamah Konstitusi (MK)

Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) diawali dengan diadopsinya ide MK (Constitutional Court) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 Nopember 2001. Ide pembentukan MK merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20.

Suasana sidang MPR pada saat pengesahan Perubahan Ketiga

Setelah disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945 maka dalam rangka menunggu pembentukan MK, MPR menetapkan Mahkamah Agung (MA) menjalankan fungsi MK untuk sementara sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil Perubahan Keempat.DPR dan Pemerintah kemudian membuat Rancangan Undang-Undang mengenai Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan mendalam, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari itu (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316).Dua hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 hakim konstitusi untuk pertama kalinya yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para hakim konstitusi di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003.Lembaran perjalanan MK selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari MA ke MK, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai beroperasinya kegiatan MK sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan UUD 1945.

0 Isi Pembukaan UUD 1945 Republik Indonesia Alinea 1-4

Image : Isi Pembukaan UUD 1945 RI

 

Isi Pembukaan UUD 1945
Republik Indonesia

Pembukaan UUD 1945

"Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan."

"Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur."

"Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya."

"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada :

Ketuhanan Yang Maha Esa,
kemanusiaan yang adil dan beradab,

persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan,

serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

0 Sejarah Pancasila

Image : Pancasila

Sejarah perumusan Pancasila ini berawal dari pemberian janji kemerdekaan di kemudian hari kepada bangsa Indonesia oleh Perdana Menteri Jepang saat itu, Kuniaki Koiso (國昭 小磯 atau 国昭 小磯) pada tanggal 7 September 1944. Lalu, pemerintah Jepang membentuk BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada tanggal 1 Maret 1945 (2605, tahun Showa 20) yang bertujuan untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan tata pemerintahan Indonesia Merdeka.

Organisasi yang beranggotakan 74 orang (67 orang Indonesia, 7 orang Jepang) ini mengadakan sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945 – 1 Juni 1945 untuk merumuskan falsafah dasar negara bagi negara Indonesia. Selama tiga hari itu tiga orang, yaitu, Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno, menyumbangkan pemikiran mereka bagi dasar negara Indonesia.

Dalam pidato singkatnya hari pertama, Muhammad Yamin mengemukakan 5 asas bagi negara Indonesia Merdeka, yaitu kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Soepomo pada hari kedua juga mengusulkan 5 asas, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat dan demokrasi, musyawarah, dan keadilan sosial. Pada hari ketiga, Soekarno mengusulkan juga 5 asas. Kelima asas itu, kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, persatuan dan kesatuan, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa, yang pada akhir pidatonya Soekarno menambahkan bahwa kelima asas tersebut merupakan satu kesatuan utuh yang disebut dengan Pancasila, diterima dengan baik oleh peserta sidang. Oleh karena itu, tanggal 1 Juni 1945 diketahui sebagai hari lahirnya pancasila.

Pada tanggal 17 Agustus 1945, setelah upacara proklamasi kemerdekaan, datang berberapa utusan dari wilayah Indonesia Bagian Timur. Berberapa utusan tersebut adalah sebagai berikut:

Sam Ratulangi, wakil dari Sulawesi
Tadjoedin Noor dan Ir. Pangeran Noor, wakil dari Kalimantan
I Ketut Pudja, wakil dari Nusa Tenggara
Latu Harhary, wakil dari Maluku.
Mereka semua berkeberatan dan mengemukakan pendapat tentang bagian kalimat dalam rancangan Pembukaan UUD yang juga merupakan sila pertama Pancasila sebelumnya, yang berbunyi, “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.

Pada Sidang PPKI I, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, Hatta lalu mengusulkan mengubah tujuh kata tersebut menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pengubahan kalimat ini telah dikonsultasikan sebelumnya oleh Hatta dengan 4 orang tokoh Islam, yaitu Kasman Singodimejo, Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, dan Teuku M. Hasan. Mereka menyetujui perubahan kalimat tersebut demi persatuan dan kesatuan bangsa. Dan akhirnya bersamaan dengan penetapan rancangan pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 pada Sidang PPKI I tanggal 18 Agustus 1945 Pancasila pun ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia.

Tulis comment anda pd kotak guestbook di bawah,
Jika tdk bisa, kirim dg meng-klik link comment disamping “Link comment”

SEJARAH PANCASILA

SEBAGAI PHILOSOPISCHE GRONDSLAAG
Janji Pemerintah Jepang untuk memberikan kemerdekaan

Dibentuknya Dokuritzu Zyunbi Tyosakai 29 April 1945
Beranggotakan 64 orang: Ketua DR Radjiman Wediodiningrat.

PROSES PERUMUSAN PANCASILA
Proses Perumusan dilakukan dalam dua masa persidangan:§
Masa Persidangan I: 29 Mei – 1 Juni 1945§
Masa Persidangan II: 10 – 16 Juli 1945§

MASA PERSIDANGAN I

29 Mei 1945 Mohammad Yamin memberikan usulan:
Peri Kebangsaan§
Peri Kemanusiaan§
Peri Ketuhanan§
Peri Kerakyatan§
Kesejahteraan Rakyat§

Disusulkan dengan usulan tertulis dengan rumusan:
Ketuhanan Yang Maha Esa§
Kebangsaan Persatuan Indonesia§
Rasa Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab§
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaatan/perwakilan§
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia§

30 Mei 1945 Ki Bagus Hadikoesoemo dan KH Wachid Hasjim: Mengusulkan Dasar Negara Islam

31 Mei 1945 DR Soepomo: Menyampaikan Dasar Negara Kebangsaan atau Negara Integralistik

1 Juni 1945 Soekarno: Mengusulkan Negara Kebangsaan yang dirumuskan dan diberi nama Panca Sila:
Kebangsaan – Nasionalisme§
Perikemanusiaan – Internasionalisme§
Mufakat – Demokrasi§
Keadilan Sosial§
Ketuhanan Yang Maha Esa§

Menurut Soekarno usulannya bisa diperas menjadi Tri Sila:
Sosio – Nasionalisme§
Sosio – Demokrasi§
Ke Tuhanan§
Tri Sila bisa diperas lagi menjadi Eka Sila
yaitu Gotong Royong

22 Juni 1945
§ BPUPKI mengadakan sidang dengan Panitia Kecil (Panitia 9) yang diketuai Soekarno dan wakil Hatta menghasilkan Piagam Jakarta (The Jakarta Charter) yaitu berupa Rancangan Pembukaan Hukum Dasar atau Gentlemen Agreement:
Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemelukya§
Kemanusiaan yang adil dan beradab§
Persatuan Indonesia§
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan§
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia§

MASA PERSIDANGAN II

10 Juli 1945 BPUPKI membentuk 3 buah Panitia terdiri dari:
Panitia Perancang UUD, diketuai Ir. Soekarno§
Panitia Pembelaan Tanah Air, diketuai Abikoesno Tjokrosoejoso§
Panitia Keuangan dan Perekonomian diketuai Drs. Moh. Hatta§

11 Juli 1945 Panitia Perancang UUD menghasilkan:
Panitia Perancang Declaration of Rights§
Panitia Kecil Perancang UUD§

12 Juli 1945 Panitia Kecil Perancang UUD berhasil menyusun Naskah Rancangan UUD

13 Juli 1945 Dibentuk Panitia Penghalus Bahasa yang beranggotakan:
KH. Agus salim
DR. Soepomo
DR. PA. Hoesen Djajadiningrat

14 Juli 1945 Sidang Pleno BPUPKI untuk menerima laporan Panitia Perancang UUD yang menghasilkan 3 hal:
Pernyataan Indonesia Merdeka, diambil dari 3 alinea Piagam Jakarta,§
Pembukaan UUD, hampir seluruhnya dari alinea ke 4 Piagam jakarta.§
Batang Tubuh UUD§

14 – 16 Juli 1945 sidang Paripurna BPUPKI menyatakan bahwa Naskah Rancangan UUD diterima sidang dengan sebulat – bulatnya.

PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA
12 Agustus 1945 dibentuk PPKI dokuritzu zyunbi linkai) diketuai Soekarno, diwakili Hatta, beraggotakan 21 orang.§
14 Agustus Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Terjadi kevakuman kekuasaan§
16 Agustus, karena hasrat yang kuat untuk merdeka diadakan rapat darurat untuk memproklamirkan kemerdekaan esok harinya.§

PANASILA DALAM DOKUMEN UUD
§ Guna menyelenggarakan tatanan bernegara sebagaimana layaknya sebuah negara yang merdeka, maka tanggal 18 Agustus 1945 PPKI bersidang untuk pertama kalinya dan menghasilkan UUD Negara Kesatuan RI yang kemudian terkenal dengan UUD 1945. yang terdiri dari 2 bagian: Bagian Pembukaan dan Batang Tubuh. Pada alinea keempat Pembukaan tercantum rumusan Pancasila sebagai Dasar Negara.

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI?
Pengertian: Ideologi berasal dari kata Yunani, ‘idein’ yang berarti melihat, atau ‘idea’ yang berarti raut muka, perawakan, gagasan, buah pikiran; dan ‘logia’, yang berarti ajaran.
Jadi ideologi adalah ajaran atau ilmu tentang gagasan dan buah pikiran (science des ideas)
Penerapan ideologi dalam kehidupan kenegaraan disebut ‘politik’. Karena itu sering terjadi ideologi dimanfaatkan untuk tujuan tertentu, misalnya melanggengkan kekuasaan.

BEBERAPA DEFINISI IDEOLOGI (1)
§ Padmo Wahjono: “Ideologi merupakan kelanjutan dari konsekwensi dari pandangan hidup bangsa, dan akan berupa seperangkat tata nilai yang dicita-citakan akan direalisir dalam kehidupan berkelompok dan sekaligus memberikan dinamika gerak menuju tujuan masyarakat atau bangsa”.

§ Mubyarto: “Ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau bangsa yang menjadi pegangan atau pedoman karya (atau perjuangan) untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa”

Karel Manheim: “Ideologi adalah kumpulan gagasan§ tentang ekonomi, politik, dan sosial yang ingin diujudkan di masa depan”. Konsekwensinya ideologi itu haruslah operasional

KONSEP-KONSEPPEMBANDING PANCASILA

J.J. Rousseau 1789: Kontrak Sosial§
Revolusi Perancis melahirkan suatu kesepakatan Baru bangsa Perancis tentang kehidupan sosialdan bernegara yang disebut dengan kontraksosial. Kontrak Sosial adalah kesepakatan baruyang akan menyatukan bangsa Perancis tanpamenghilangkan hak-hak individu.

EMILE DURKHEIM: COLLECTIVE CONCIOUSNESS
§ Kontrak Sosial ada dengan sendirinya dalam masyarakat, bahkan masyarakat merasa tidak membuatnya. Jadi collective conciousness adalah fakta sosial yang kadang-kadang tidak disadari oleh individu. Bila individu berinteraksi maka mereka mempunyai satu gagasan. Fungsi collective conciousness adalah sebagai kekuatan integrasi. Bila collective conciousness mapan, maka integrasi kuat, dan sebaliknya bila collective conciousness lemah, maka masyarakat juga goyah.

MAX WEBER: The Protestant Ethics and the Rise of Capitalism
Di dalam agama Protestan ada nilai-nilai ekonomi yang tinggi. Konsep ini berasal dari anggapan bahwa manusia lahir ke dunia membawa dosa. Untuk itu perlu ditebus dengan kerja keras, sehingga dicapai hasil yang besar, dan sebagian hasil itu ditabung. Tabungan akan terakumulasi menjadi kapital atau modal untuk selanjutnya diinvestasikan untuk produksi selanjutnya.

ORANG JEPANG: Tokugawa Religion
Ini adalah sinkretisme dari agama Budha, Shinto,dan Kristen. Tokugawa memelopori restorasi Meiji

APAKAH PANCASILA ITU?
Pidato Soekarno 1 Juni 1945:§
Soekarno mengusulkan suatu Pandangan Hidup atau Weltanschauung, dan philosophische grondslaag yaitu yang merupakan “pondamen, filsafat, jiwa, serta hasrat yang sedalam-dalamnya jika kita hendak mendirikan sebuah negara yang merdeka”.

Pancasila diakui ketika dia masuk kedalamkonstitusi yaitu UUD 1945

0 Pembentukan BPUPKI

Image : Sidang BPUPKI

 

1. Pembentukan BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia)

Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang dalam bahasa

Jepang disebut Dokuritsu Junbi Cosakai dibentuk oleh Jepang dan diumumkan oleh  Jenderal Kumakichi

Harada pada tanggal 1 Maret 1945.

Pada tanggal 28 April 1945 diumumkan pengangkatan anggota BPUPKI di Gedung Cuo Sangi In di

Pejambon Jakarta (sekarang Gedung Departemen Luar Negeri). Ketua BPUPKI ditunjuk Jepang adalah

dr. Rajiman Wedyodiningrat, wakilnya adalah Icibangase (Jepang), dan sebagai sekretarisnya adalah R.P.

Soeroso. Jumlah anggota BPUPKI adalah 63 orang yang mewakili hampir seluruh wilayah Indonesia

ditambah 7 orang tanpa hak suara.

a. Masa Persidangan Pertama BPUPKI (29 Mei–1 Juni 1945)

Masa persidangan pertama BPUPKI dimulai pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan

1 Juni 1945 untuk membahas rumusan dasar negara untuk Indonesia merdeka. Pada persidangan

dikemukakan berbagai pendapat tentang dasar negara yang akan dipakai Indonesia merdeka. Pendapat

tersebut disampaikan oleh Mr. Mohammad Yamin, Mr. Supomo, dan Ir. Sukarno.

1) Mr. Mohammad Yamin (29 Mei 1945)

Pemikirannya diberi judul ”Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia” dan mengusulkan

dasar negara Indonesia merdeka yang intinya sebagai berikut:

a) peri kebangsaan;

b) peri kemanusiaan;

c) peri ketuhanan;

d) peri kerakyatan;

e) kesejahteraan rakyat.

2) Mr. Supomo (31 Mei 1945)

Pemikirannya berupa penjelasan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan dasar negara

Indonesia merdeka. Negara yang akan dibentuk hendaklah negara integralistik yang berdasarkan pada

hal-hal berikut ini:

a) persatuan;

b) kekeluargaan;

c) keseimbangan lahir dan batin;

d) musyawarah;

e) keadilan sosial.

3) Ir. Sukarno (1 Juni 1945)

Pemikirannya terdiri atas lima asas berikut ini:

a) kebangsaan Indonesia;

b) internasionalisme atau perikemanusiaan;

c) mufakat atau demokrasi

d) kesejahteraan sosial;

e) Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kelima asas tersebut diberinya nama Pancasila sesuai saran teman yang ahli bahasa. Untuk selanjutnya,

tanggal 1 Juni kita peringati sebagai hari Lahir Istilah Pancasila.

b. Masa Persidangan Kedua (10–16 Juli 1945)

Masa persidangan pertama BPUPKI berakhir, tetapi rumusan dasar negara untuk Indonesia merdeka

belum terbentuk. Padahal, BPUPKI akan reses (istirahat) satu bulan penuh. Untuk itu, BPUPKI

membentuk panitia perumus dasar negara yang beranggotakan sembilan orang sehingga disebut Panitia

Sembilan. Tugas Panitia Sembilan adalah menampung berbagai aspirasi tentang pembentukan dasar

negara Indonesia merdeka. Anggota Panitia Sembilan terdiri atas Ir. Sukarno (ketua), Abdulkahar

Muzakir, Drs. Moh. Hatta, K.H. Abdul Wachid Hasyim, Mr. Moh. Yamin, H. Agus Salim, Ahmad

Subarjo, Abikusno Cokrosuryo, dan A. A. Maramis. Panitia Sembilan bekerja cerdas sehingga pada

tanggal 22 Juni 1945 berhasil merumuskan dasar negara untuk Indonesia merdeka. Rumusan itu oleh Mr.

Moh. Yamin diberi nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Naskah Piagam Jakarta berbunyi, seperti

berikut.

Piagam Jakarta

    Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di

atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan

selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang Negara Indonesia yang merdeka,

bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Atas berkat Rahmat Allah Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya

berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan menyatakan kemerdekaanya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan,

perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu hukum

dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang

berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam

bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan

kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan

mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang kedua. Pada masa

persidangan ini, BPUPKI membahas rancangan undang-undang dasar. Untuk itu, dibentuk Panitia

Perancang Undang-   Undang Dasar yang diketuai Ir. Sukarno. Panitia tersebut juga membentuk

kelompok kecil yang beranggotakan tujuh orang yang khusus merumuskan rancangan UUD. Kelompok

kecil ini diketuai Mr. Supomo dengan anggota Wongsonegoro, Ahmad Subarjo, Singgih, H. Agus Salim,

dan Sukiman. Hasil kerjanya kemudian disempurnakan kebahasaannya oleh Panitia Penghalus Bahasa

yang terdiri atas Husein Jayadiningrat, H. Agus Salim, dan Mr. Supomo. Ir. Sukarno melaporkan hasil

kerja Panitia Perancang Undang-Undang pada sidang BPUPKI tanggal 14 Juli 1945. Pada laporannya

disebutkan tiga hal pokok, yaitu pernyataan Indonesia merdeka, pembukaan undang-undang dasar, dan

undang-undang dasar (batang tubuh).

Pada tanggal 15 dan 16 Juli 1945 diadakan sidang untuk menyusun UUD berdasarkan hasil kerja Panitia

Perancang Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 17 Juli 1945 dilaporkan hasil kerja penyusunan UUD.

Laporan diterima sidang pleno BPUPKI.

0 Anggota ACFTA

ACFTA adalah suatu kawasan perdagangan bebas di antara anggota-anggota ASEAN dan Cina. Kerangka kerjasama kesepakatan ini ditandatangani di Phnom Penh, Cambodia, 4 November 2002, dan ditujukan bagi pembentukan kawasan perdagangan bebas pada tahun 2010, tepatnya 1 Januari 2010. Setelah pembentukannya ini ia menjadi kawasan perdagangan bebas terbesar sedunia dalam ukuran jumlah penduduk dan ketiga terbesar dalam ukuran volume perdagangan, setelah Kawasan Perekonomian Eropa dan NAFTA.

Usulan pembentukan kawasan ini dicetuskan Cina pada bulan November 2000. Pada saat itu Cina memprediksi akan menggeser Amerika Serikat pada posisi mitra dagang utama ketiga ASEAN, setelah Jepang dan Uni Eropa. Pada rentang waktu antara 2003 dan 2008, volume perdagangannya dengan ASEAN tumbuh dari US$59.6 milyar menjadi US$192.5 milyar. Cina juga diprediksi menjadi negara eksporter dunia terbesar pada tahun 2010.

Sumber: wikipedia.org

Peta ACFTA

Perjanjian ACFTA ini telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan KEPPRES No.48 tahun 2004 dan mulai diberlakukan pada tanggal 1 januari 2010. Namun yang jadi kendala utama pelaksanaan berlakunya perjanjian ACFTA di Indonesia, bahwa ternyata banyak pihak yang meminta agar waktu berlakunya perjanjian ini agar direnegoisasi kembali oleh pemerintah, yang menurut prediksi para pelaku bisnis dan pemerhati ekonomi Indonesia akan dapat merontokkan ketahanan ekonomi nasional dari serbuan produk China yang masuk ke Indonesia. Adapun yang perlu diperhatikan selanjutnya oleh pemerintah Indonesia dalam merenegosi-asikan kembali ACFTA dalam lingkup pos-pos tertentu yang dianggap belum siap menghadapi pelaksanaan ACFTA di Indonesia, maka pemerintah dalam pengertian paham monisme yang dianut pada UU No. 24 tahun 2004, khususnya Pasal 4 ayat (2) dapat mengarahkan kepada kesamaan kedudukan dan saling menguntungkan antarnegara peserta. Namun kendalanya adalah UU ini hanya berlaku di Indonesia, maka tugas pemerintah yang paling berat adalah meyakinkan negara sesama anggota ASEAN agar mendukung rencana yang diusung pemerintah Indonesia mengenai ketidak siapan beberapa post yang belum siap sepenuhnya menghadapi akibat dari pelaksanaan perdagangan bebas ACFTA di Indonesia.

Selanjutnya, langkah yang tidak kalah pentingnya adalah membuat aturan yang jelas perihal persamaan kedudukan para negara peserta dalam perjanjian ACFTA ini, demi untuk menghindarkan dominasi negara terkuat khususnya mengenai penentuan harga-harga atas produk barang maupun jasa, (angan sampai Indonesia hanya menjadi Price Taker, sementara Negara Maju menjadi Price Maker.

Menyediakan dan membentuk aturan yang tegas terkait dengan ketentuan standar nasional dari beberapa negara peserta dan ketentuan anti dumping. Sehingga dengan adanya aturan main yang jelas tersebut, akan dapat ditentukan standar minimum yang harus dipenuhi untuk dapat menembus pangsa pasar yang disepakati dalam perjanjian ACFTA, disamping dengan adanya ketentuan yang jelas akan sanksi dan aturan anti dumping juga akan dapat menciptakan fair trade competition dan bukan unfair trade competion. Disinilah fungsi utama pemerintah sebagai pemegang kewenangan atas regulasi, memproteksi ketahanan perekonomian nasional dari gempuran masuknya produk-produk asing ke dalam negeri.

Tahun 2009 yang penuh tantangan telah kita lewati. Kita patut bersyukur di bawah tekanan perekonomian global yang masih belum sepenuhnya pulih, perekonomian nasional masih mampu tumbuh.

Dari sisi fundamental, sejumlah indikator menunjukkan bahwa kondisi ekonomi makro Indonesia saat ini lebih meyakinkan. KADIN mencatat, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan ketiga 2009 sudah kembali naik menjadi 4,2 persen dari angka terendah 4,0 persen pada triwulan sebelumnya. Laju inflasi tahun 2009 mencatat angka terendah sebesar 2,7 persen. Sementara itu, nilai tukar mulai stabil pada kisaran Rp 9.000-Rp 9.500 per dollar AS. Ekspor year on year sudah beberapa bulan terakhir meningkat kembali, juga pertumbuhan produksi industri besar dan menengah. Penjualan sepeda motor, mobil, dan semen menggeliat. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menembus 2.600 pada minggu kedua Januari 2010 dan masih bertahan hingga akhir minggu lalu. Tercatat pada hari penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia 2009, investor asing membeli lebih dari satu miliar saham (Rp 2,5 triliun) dan melakukan transaksi jual 700-an juta lembar saham (Rp 1,7 triliun) sehingga pada posisi pembelian bersih. Porsi asing tampaknya juga mendominasi. Modal asing meminati Surat Utang Negara (SUN) dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Tercatat pada akhir 2009 investor asing membeli SBI Rp 44,1 triliun dan pada akhir minggu pertama Januari 2010 menjadi Rp 49,5 triliun. Sedangkan investor asing membeli SUN hingga akhir tahun lalu mencapai Rp 106,3 triliun dan pada minggu pertama Januari 2010 menjadi Rp 109 triliun. Data di perbankan hingga November tahun lalu menunjukkan bahwa sejumlah Rp 1.398 triliun kredit tersalurkan dengan penekanan pada kredit sektor perdagangan, restoran dan hotel mencapai Rp 290 triliun, kredit manufaktur Rp 243 triliun, jasa dunia usaha Rp 146 triliun, dan sisanya untuk pertanian, pertambangan, peralatan, konstruksi, pengangkutan, dan telekomunikasi.Karena itu, International Institute for Management Development dalam publikasi tahunan terbarunya, World Competitiveness Yearbook (2009), menempatkan daya saing Indonesia di posisi ke-42 tahun 2009 dari urutan ke-51 tahun 2008. Memang harus diakui bahwa peningkatan kondisi Makro ini bukan disebabkan oleh pembenahan mendasar di dalam negeri, melainkan lebih karena negara-negara lain banyak yang terkapar akibat krisis global. Kendatipun demikian, momentum ini harus cepat dimanfaatkan untuk melakukan perbaikan terhadap unsur-unsur utama penentu daya saing. Jika kita abaikan lagi, negara-negara yang kini mengalami kesulitan ekonomi akan segera pulih dan berpotensi segera mengejar Indonesia.

 
ACFTA, RI-China Bikin Tujuh Kesepakatan

Pemerintah Indonesia dan China siap menjalin kerjasama terkait ASEAN-China Free Trade Agreement. Ada lima kesepakatan, di antaranya China mengizinkan pembukaan cabang Bank Mandiri dan pinjaman kepada LPEI, serta membuka fasilitas kredit ekspor untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Dalam Pertemuan Komisi Bersama (Joint Commission Meeting/JMC) ke-10 di Yogyakarta, Sabtu 3 April 2010, Indonesia diwakili oleh Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu. Sedangkan China diwakili Menteri Perdagangan Chen Deming.  JMC merupakan forum untuk membahas isu perdagangan investasi, kerjasama keuangan dan pembangunan.

JCM ke-10 hari ini dilaksanakan dalam suasana persahabatan dan kerjasama sehingga menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Beberapa hasil kesepakatan tersebut antara lain:

Pertama, pihak China sepakat untuk memfasilitasi akses pasar bagi beberapa buah-buahan tropis (pisang, nenas, rambutan) dan sarang burung walet Indonesia untuk dapat memasuki pasar China.

Kedua, kedua pihak sepakat untuk membentuk Kelompok Kerja Resolusi Perdagangan (Working Group on Trade Resolution/WGTR), yang bertujuan untuk memfasilitasi perdagangan yang lancar di antara kedua negara; juga memfasilitasi pembukaan Cabang Bank Mandiri di RRT demi memperkuat hubungan transaksi langsung perbankan.

Ketiga, atas permintaan Indonesia, dalam JCM ini delegasi RRT menyetujui pembukaan cabang Bank Mandiri di RRT , sehingga akan memperkuat hubungan langsung transaksi perbankan kedua negara.

Keempat, kerjasama antara Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan China Exim Bank dimana kedua pihak menandatangani perjanjian pinjaman sebesar US$ 100 juta dari CEB kepada LPEI. LPEI juga saat ini dalam tahap finalisasi MoU dan Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) untuk penyediaan kredit sebanyak US$ 250 juta kepada LPEI. Pinjaman tersebut akan digunakan oleh LPEI sebagai fasilitas kredit untuk mendukung perusahaan-perusahaan di kedua negara terkait dengan proyek-proyek perdagangan dan investasi dalam berbagai sektor-sektor prioritas yang disetujui oleh kedua belah pihak termasuk perdagangan dan investasi barang modal, proyek-proyek sektor infrastruktur, energi dan konstruksi;

Kelima, kedua pihak setuju untuk memaksimalkan penggunaan Pinjaman Kredit Ekspor Preferensial (Preferential Export Buyers Credit) sebesar US$ 1,8 miliar dan Pinjaman Konsesi Pemerintah (Government Concessional Loan) sebesar 1,8 miliar RMB untuk dapat dipergunakan oleh Indonesia dalam mengembangkan berbagai proyek infrastruktur. Adapun proyek-proyek yang telah diselesaikan adalah proyek Jembatan Suramadu dan pembangkit Listrik Tenaga Batu Bara Labuhan Angin.

Sementara, pembangunan Waduk Jati Gede masih dalam proses. Terdapat pula 6 proyek baru yang telah disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu: pembangkit Listrik Tenaga Uap Parit Baru (Kalimantan Barat) dan pengadaan material untuk jalur sepanjang 1.000 km and 200 unit turn out yang masih dalam proses pengadaan; serta konstruksi Jalan Tol antara Medan dan Kuala Namu (Sumatera Utara); Jembatan Tayan (Kalimantan Barat); Pengembangan Jalan Tol Tahap I: Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Jawa Barat); dan Jembatan Kendari (Sulawesi Tenggara).

Keenam, kedua belah pihak telah menyelesaikan Perjanjian Perluasan dan Pendalaman Kerjasama Bilateral Ekonomi dan Perdagangan (Agreement on Expanding and Deepening Bilateral Economic Cooperation) yang akan ditandatangani pada saat kunjungan Perdana Menteri Wen Jiabao ke Indonesia pada akhir bulan ini.

Ketujuh,  membahas Agreed Minutes of the Meeting for Further Strengthening Economic and Trade Cooperation) yang antara lain berisi:
a. Deklarasi Bersama antara Indonesia dan RRT mengenai Kemitraan Strategis yang telah ditandatangani oleh kedua Pimpinan Negara pada bulan April 2005 menjadi dasar untuk lebih memperkuat kerjasama perdagangan dan ekonomi antara kedua negara.

b. Berdasarkan Deklarasi ini, kedua belah pihak akan mengembangkan perspektif strategis dalam mengatasi kepentingan jangka panjang dan membawa hubungan ke tingkat yang baru untuk kepentingan kedua banga dan negara.

c. Untuk mencapai tujuan tersebut, Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China (ACFTA) tetap menjadi dasar strategis dimana masing-masing pihak harus penuh mengimplementasikan perjanjian tersebut secara menyeluruh dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

d. Kedua pihak akan menetapkan pertumbuhan perdagangan bilateral yang tinggi dan berkelanjutan, dimana jika terdapat ketidakseimbangan perdagangan, pihak yang mengalami surplus perdagangan berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan termasuk mendorong impor lebih lanjut dan memberikan dukungan yang diperlukan.

e. Agreed minutes ini merupakan upaya untuk menindaklanjuti concern beberapa industri di Indonesia terkait dengan dampak dari Perdagangan Bebas ASEAN-China (ACFTA). Kedua pihak percaya bahwa komitmen bersama antara kedua pemerintah, disertai dengan komitmen-komitmen dari kedua komunitas bisnis, akan dapat mengatasi kekhawatiran tersebut. 

Pengaruh ACFTA bagi Indonesia

ACFTA membawa dampak terhadap industri-industri domestik dalam negeri hal ini membawa pengaruh terhadap stabilitas Indonesia. ini dilihat dari dua sektor industri yaitu industri tekstil dan alas kaki. Impor Indonesia dari China untuk barang-barang tekstil dan alas kaki mengalami peningkatan yang cukup signifikan, penyebabnya adalah harga yang murah dan lebih beragam. Hal ini mengakibatkan pasar domestik dikuasai oleh barang-barang China sehingga barang buatan dalam negeri tidak mampu bersaing. 

 

Banyaknya dampak yang ditimbulkan oleh perjanjian ACFTA ini membawa pemerintah melakukan strategi demi menyelamatkan industri-industri dalam negeri salah satunya dengan melakukan peningakatan daya saing, memproteksi produk dalam negeri sehingga produk–produk impor tidak menguasai pasar dalam negeri sehingga mampu tercipta peluang yang lebih besar untuk produk–produk dalam negeri menguasai pasar sendiri serta mengambil kebijakan-kebijakan untuk meningkatakan stabilitas ekonomi indonesia. 

 

Selain itu walaupun ACFTA banyak membawa pengaruh negatif terhadap industri-industri dalam negeri akan tetapi Indonesia masih bisa mendapatkan peluang yaitu dengan meningkatkan ekspor produk-produk unggulan dalam negeri, Indonesia harus jeli melihat peluang yanga ada agar dapat mengambil keuntungan yang mampu menopang perekonomian indoensia. Sementara itu, tantangan utama yang dihadapi Indonesia dalam bidang perdagangan luar negeri adalah bagaimana meningkatkan daya saing terhadap ekonomi negara-negara kawasan yang makin meningkat pertumbuhan dan produktifitasnya.

 

Sumber:
http://id.wikipedia.org/wiki/Kawasan_Perdagangan_Bebas_ASEAN
http://nurhayati18209022.blogspot.com/2010/04/perjanjian-acfta-di-indonesia.html
http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/141259-acfta__ri_china_bikin_tujuh_kesepakatan
http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/1597

0 Daftar CPNS 2014 Daerah yang Masih Membuka Lowongan

Berikut adalah daftar Pemerintah Daerah yang masih membuka lowongan CPNS 2014 kebanyakan adalah dari luar jawa, namun ada beberapa seperti Bekasi, Depok masih membuka lowongan CPNS 2014.

Sampai saat ini masih banyak daftar daerah yang membuka lowongan CPNS 2014 seperti daftar dibawah ini yang sudah saya rangkum dari sumber panselnas.menpan.go.id dan paling cepat penutupan hari ini dan paling lama 8 Oktober 2014.

Untuk lebih jelasnya anda dapat melihat kota atau daerah tempat anda ingin mendaftar CPNS 2014.

Agar lebih cepat saat anda mencari pada blog ini gunakan CTRL+F lalu tuliskan daerah tempat anda akan mendaftar CPNS.

5100

PEMERINTAH PROVINSI ACEH

Siap Pendaftaran

15 September - 29 September 2014

5108 PEMERINTAH KAB. ACEH TENGGARA Siap Pendaftaran  13 September - 27 September 2014   5104 PEMERINTAH KAB. ACEH TIMUR Siap Pendaftaran  12 September - 26 September 2014   5401 PEMERINTAH KAB. AGAM Siap Pendaftaran  18 September - 2 oktober 2014 6703 PEMERINTAH KAB. BARITO SELATAN Siap Pendaftaran  15 September - 30 September 2014   6713 PEMERINTAH KAB. BARITO TIMUR Siap Pendaftaran  15 September - 30 September 2014   6702 PEMERINTAH KAB. BARITO UTARA Siap Pendaftaran  15 September - 30 September 2014 5117 PEMERINTAH KAB. BENER MERIAH Siap Pendaftaran  11 September - 25 September 2014   5302 PEMERINTAH KAB. BENGKALIS Siap Pendaftaran   20 september - 4 oktober 2014 6904 PEMERINTAH KAB. BERAU Siap Pendaftaran 16 September - 30 September  2014 7604 PEMERINTAH KAB. BIMA Siap Pendaftaran   19September - 3 oktober 2014   8101 PEMERINTAH KAB. BINTAN Siap Pendaftaran  23 september - 7 oktober 2014   5110 PEMERINTAH KAB. BIREUEN Siap Pendaftaran  17 september - 1 oktober 2014 7803 PEMERINTAH KAB. BURU Siap Pendaftaran   19September - 3 oktober 2014   7808 PEMERINTAH KAB. BURU SELATAN Siap Pendaftaran   19September - 3 oktober 2014   7410 PEMERINTAH KAB. BUTON UTARA Siap Pendaftaran  16 seoptember - 30 september  2014 5207 PEMERINTAH KAB. DAIRI Siap Pendaftaran  16 seoptember - 30 september  2014 5201 PEMERINTAH KAB. DELI SERDANG Siap Pendaftaran  16 seoptember - 30 september  2014 7606 PEMERINTAH KAB. DOMPU Siap Pendaftaran   19 September - 3 oktober 2014 7321 PEMERINTAH KAB. ENREKANG Siap Pendaftaran  12 september - 26 september 2014 6707 PEMERINTAH KAB. GUNUNG MAS Siap Pendaftaran  15 september - 30 september 2014   5278 PEMERINTAH KOTA GUNUNG SITOLI Siap Pendaftaran  16 seoptember - 30 september  2014 7901 PEMERINTAH KAB. HALMAHERA BARAT Siap Pendaftaran  18 September - 2 September 2014   7904 PEMERINTAH KAB. HALMAHERA SELATAN Siap Pendaftaran  18 September - 2 September 2014   7902 PEMERINTAH KAB. HALMAHERA TENGAH Siap Pendaftaran  22 september - 6 oktober 2014 5215 PEMERINTAH KAB. HUMBANG HASUNDUTAN Siap Pendaftaran  16 seoptember - 30 september  2014   5305 PEMERINTAH KAB. INDRAGIRI HILIR Siap Pendaftaran   20 september - 4 oktober 2014 6504 PEMERINTAH KAB. JOMBANG Siap Pendaftaran  17 september - 1 oktober 2014 5202 PEMERINTAH KAB. KARO Siap Pendaftaran  16 seoptember - 30 september  2014   6711 PEMERINTAH KAB. KATINGAN Siap Pendaftaran  15 september - 30 september 2014 5807 PEMERINTAH KAB. KEPAHIANG Siap Pendaftaran  11 september - 25 september 2014   7805 PEMERINTAH KAB. KEPULAUAN ARU Siap Pendaftaran   19September - 3 oktober 2014   7003 PEMERINTAH KAB. KEPULAUAN SANGIHE Siap Pendaftaran  25 september - 9 oktober 2014   7903 PEMERINTAH KAB. KEPULAUAN SULA Siap Pendaftaran  18 September - 2 September 2014 6705 PEMERINTAH KAB. KOTAWARINGIN BARAT Siap Pendaftaran  15 september - 30 september 2014   6704 PEMERINTAH KAB. KOTAWARINGIN TIMUR Siap Pendaftaran  15 september - 30 september 2014   5312 PEMERINTAH KAB. KUANTAN SINGINGI Siap Pendaftaran   20 september - 4 oktober 2014 5223 PEMERINTAH KAB. LABUHANBATU UTARA Siap Pendaftaran  16 september - 30 september  2014 6708 PEMERINTAH KAB. LAMANDAU Siap Pendaftaran  22 september - 7 oktober 2014   5901 PEMERINTAH KAB. LAMPUNG SELATAN Siap Pendaftaran  13 september - 27 september 2014 8104 PEMERINTAH KAB. LINGGA Siap Pendaftaran  23 september - 6 oktober 2014   7601 PEMERINTAH KAB. LOMBOK BARAT Siap Pendaftaran   19September - 3 oktober 2014   7602 PEMERINTAH KAB. LOMBOK TENGAH Siap Pendaftaran   19September - 3 oktober 2014   7603 PEMERINTAH KAB. LOMBOK TIMUR Siap Pendaftaran   19September - 3 oktober 2014   7608 PEMERINTAH KAB. LOMBOK UTARA Siap Pendaftaran   19September - 3 oktober 2014 6912 PEMERINTAH KAB. MAHAKAM ULU Siap Pendaftaran  22 september - 6 oktober 2014 8305 PEMERINTAH KAB. MAJENE Siap Pendaftaran  6 september - 19 september 2014 6513 PEMERINTAH KAB. MALANG Siap Pendaftaran  18 september - 2 oktober 2014 7809 PEMERINTAH KAB. MALUKU BARAT DAYA Siap Pendaftaran   19September - 3 oktober 2014   7802 PEMERINTAH KAB. MALUKU TENGGARA  Siap Pendaftaran   19September - 3 oktober 2014   7804 PEMERINTAH KAB. MALUKU TENGGARA BARAT Siap Pendaftaran   19September - 3 oktober 2014 8029 PEMERINTAH KAB. MAMBERAMO TENGAH Siap Pendaftaran   5213 PEMERINTAH KAB. MANDAILING NATAL Siap Pendaftaran  16 seoptember - 30 september  2014 5912 PEMERINTAH KAB. MESUJI Siap Pendaftaran  13 september - 27 september 2014 6710 PEMERINTAH KAB. MURUNG RAYA Siap Pendaftaran 15 september - 30 september 2014 5115 PEMERINTAH KAB. NAGAN RAYA Siap Pendaftaran   20 september - 4 oktober 2014 5211 PEMERINTAH KAB. NIAS Siap Pendaftaran  16 september - 30 september  2014   5224 PEMERINTAH KAB. NIAS BARAT Siap Pendaftaran  18 september - 2 oktober  2014   5225 PEMERINTAH KAB. NIAS UTARA Siap Pendaftaran  16 september - 30 september  2014   5214 PEMERINTAH KAB. NIAS SELATAN Siap Pendaftaran 16 seoptember - 30 september  2014 5405 PEMERINTAH KAB. PADANG PARIAMAN Siap Pendaftaran  17 september - 1 oktober 2014 5306 PEMERINTAH KAB. PELALAWAN Siap Pendaftaran   20 september - 4 oktober 2014   6411 PEMERINTAH KAB. PEMALANG Siap Pendaftaran  12 september - 26 september 2014 5909 PEMERINTAH KAB. PESAWARAN Siap Pendaftaran  13 september - 27 september 2014 5911 PEMERINTAH KAB. PRINGSEWU Siap Pendaftaran  13 september - 27 september 2014 6706 PEMERINTAH KAB. PULANG PISAU Siap Pendaftaran  15 september - 29 september 2014 5308 PEMERINTAH KAB. ROKAN HILIR Siap Pendaftaran   20 september - 4 oktober 2014 7806 PEMERINTAH KAB. SERAM BAGIAN BARAT Siap Pendaftaran   19September - 3 oktober 2014   7807 PEMERINTAH KAB. SERAM BAGIAN TIMUR Siap Pendaftaran   19September - 3 oktober 2014 5218 PEMERINTAH KAB. SERDANG BEDAGAI Siap Pendaftaran  16 seoptember - 30 september  2014   6712 PEMERINTAH KAB. SERUYAN Siap Pendaftaran  15 september - 30 september 2014   5309 PEMERINTAH KAB. SIAK Siap Pendaftaran   20 september - 4 oktober 2014 5205 PEMERINTAH KAB. SIMALUNGUN Siap Pendaftaran   20 september - 4 oktober 2014 6510 PEMERINTAH KAB. SITUBONDO Siap Pendaftaran  15 september -29 september 2014 6709 PEMERINTAH KAB. SUKAMARA Siap Pendaftaran  15 september - 30 september 2014 7605 PEMERINTAH KAB. SUMBAWA Siap Pendaftaran   19September - 3 oktober 2014   7607 PEMERINTAH KAB. SUMBAWA BARAT Siap Pendaftaran   19September - 3 oktober 2014 5407 PEMERINTAH KAB. TANAH DATAR Siap Pendaftaran  16 seoptember - 30 september  2014 5906 PEMERINTAH KAB. TANGGAMUS Siap Pendaftaran  13 september - 27 september 2014 5204 PEMERINTAH KAB. TAPANULI TENGAH Siap Pendaftaran  16 seoptember - 30 september  2014   5208 PEMERINTAH KAB. TAPANULI UTARA Siap Pendaftaran  16 seoptember - 30 september  2014 6111 PEMERINTAH KAB. TASIKMALAYA  Siap Pendaftaran  16 seoptember - 30 september  2014 7209 PEMERINTAH KAB. TOJO UNA UNA Siap Pendaftaran  15 september - 29 september 2014 5905 PEMERINTAH KAB. TULANG BAWANG Siap Pendaftaran  13 september - 27 september 2014 6175 PEMERINTAH KOTA BEKASI Siap Pendaftaran  26 september - 10 oktober 2014    6172 PEMERINTAH KOTA BOGOR Siap Pendaftaran  15 september - 29 september 2014 7871 PEMERINTAH KOTA AMBON Siap Pendaftaran   19September - 3 oktober 2014 8171 PEMERINTAH KOTA BATAM Siap Pendaftaran   23 september - 7 oktober 2014   7672 PEMERINTAH KOTA BIMA Siap Pendaftaran   19 September - 3 oktober 2014   5273 PEMERINTAH KOTA BINJAI Siap Pendaftaran  16 seoptember - 30 september  2014 6973 PEMERINTAH KOTA BONTANG Siap Pendaftaran  14 september -28 september 2014 6176 PEMERINTAH KOTA DEPOK Siap Pendaftaran  16 seoptember - 1 oktober 2014   5373 PEMERINTAH KOTA DUMAI Siap Pendaftaran   20 september - 4 oktober 2014 7071 PEMERINTAH KOTA MANADO Siap Pendaftaran  12 september - 26 september 2014   7671 PEMERINTAH KOTA MATARAM Siap Pendaftaran   19September - 3 oktober 2014   5971 PEMERINTAH KOTA METRO Siap Pendaftaran  13 september - 27 september 2014   6572 PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO Siap Pendaftaran  22 september - 6 oktober 2014   5475 PEMERINTAH KOTA PADANG Siap Pendaftaran  16 seoptember - 30 september  2014 5371 PEMERINTAH KOTA PEKANBARU Siap Pendaftaran  20 september - 4 oktober 2014 5473 PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO Siap Pendaftaran  17 september - 1 oktober 2014 5276 PEMERINTAH KOTA SIBOLGA Siap Pendaftaran  16 seoptember - 30 september  2014 5474 PEMERINTAH KOTA SOLOK Siap Pendaftaran  24 september - 8 oktober 2014 5275 PEMERINTAH KOTA TANJUNG BALAI Siap Pendaftaran  16 September - 30 september  2014 8172 PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG Siap Pendaftaran  23 september - 7 oktober 2014 5272 PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI Siap Pendaftaran  16 seoptember - 30 september  2014 7971 PEMERINTAH KOTA TERNATE Siap Pendaftaran  18 September - 2 September 2014 7872 PEMERINTAH KOTA TUAL Siap Pendaftaran   19September - 3 oktober 2014 6700 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Siap Pendaftaran  15 september - 30 september 2014 8100 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU Siap Pendaftaran  23 september - 7 oktober 2014   5900 PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG Siap Pendaftaran  13 September - 27 September 2014   7800 PEMERINTAH PROVINSI MALUKU Siap Pendaftaran  19September - 3 oktober 2014   7900 PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA Siap Pendaftaran  18 September - 2 Oktober 2014   7600 PEMERINTAH PROVINSI NTB Siap Pendaftaran  19September - 3 oktober 2014 5300 PEMERINTAH PROVINSI RIAU Siap Pendaftaran  20 september - 4 oktober 2014