0 Cek Formasi CPNS 2014 Kunjungi Situs formasi2.menpan.go.id / formasi3.menpan.go.id

Pada Penerimaan CPNS 2014 Panselnas memberikan kebijakan bahwa setiap instansi yang membuka pendaftaran CPNS harus menyediakan 5% dari seluruh formasi bisa dilamar atau terbuka bagi semua sarjana berbagai jurusan.

Untuk mengetahui informasi Instansi yang membuka formasi CPNS untuk semua jurusan silahkan kunjungi situs:

http://formasi2.menpan.go.id/ atau
http://formasi3.menpan.go.id/

Caranya pada kolom Jurusan ketik kata "semua jurusan", bisa di filter pada semua jenjang dan instansi (pusat atau daerah).

 ***

update: 198

Kemenko Kesra

NAMA  JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	GOL RUANG	FORMASI
Auditor Pertama	S1 Semua Jurusan	III/a	2

 

BNPB

NAMA  JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	GOL RUANG	JML FORMASI
Perencana Pertama	S1 Semua jurusan	III/a	2

Basarnas

NAMA  JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	GOL RUANG	JML FORMASI
Pranata SAR	DIII semua jurusan kependidikan	II/c	6
Pengadministrasi Umum	DIII semua jurusan kependidikan	II/c	11

Sekretariat Kabinet (Sekab)

NAMA  JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	GOL RUANG	JML FORMASI
Auditor Pertama	S1 Semua Jurusan	III/a	2

Mahkamah Agung (MA)

Auditor Pertama	Sarjana (S1) Semua Jurusan	III/a	9
Peneliti pertama	Sarjana (S1) Semua Jurusan	III/a	4
Perencana Pertama	Sarjana (S1) Semua Jurusan	III/a	5

Kementerian Sosial

Auditor Pertama	D IV/S1 Semua Jurusan	III/a	3
Widyaiswara Pertama	D IV/S1 Semua Jurusan	III/a	4

Setjen MPR

Analis Kebijakan	S1 Semua Jurusan	III/a	2
Perencana pertama	S1 Semua Jurusan	III/a	1

PPATK

Pengadministrasi Barang	Diploma III (D-3) semua jurusan	II/c	1
Pengadministrasi Perpustakaan	Diploma III (D-3) semua jurusan	II/c	1

BKKBN

Analis Program/Perencanaan

S1 Seluruh Jurusan

IIIa

5

Sekretariat Negara

Analis Kebijakan

S1 Semua Jurusan

III/a

8

ANRI

NAMA  JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	GOL RUANG	JML FORMASI
Widyaiswara Pertama	S-1 Semua Jurusan  Kependidikan	III/a	2

BATAN

Perencana Pertama	S1 -terbuka  untuk semua  kualifikasi pendidikan	III.a	2
Analis Kepegawaian   Pelaksana	DIII - terbuka untuk semua kualifikasi pendidikan ilmu sosial	II.c	3
Analis Sistem Mutu dan Lingkungan	S1 - Terbuka untuk semua  kualifikasi pendidikan ilmu sosial	III.a	2
Analis Pengelola BMN	S1 - terbuka untuk semua  kualifikasi pendidikan ilmu ekonomi	III.a	3
Penyusun Bahan    Sistem Jaminan Mutu	DIII - terbuka untuk semua  kualifikasi pendidikan  ilmu sosial	II.c	1
Auditor Pertama	S1 - terbuka untuk semua kualifikasi pendidikan	III.a	2

Bakorkamla

ANALIS KEAMANAN LAUT	S1 SEMUA KUALIFIKASI PENDIDIKAN	III/a	6
PENYULUH KEAMANAN LAUT	S1 SEMUA KUALIFIKASI PENDIDIKAN	III/a	5

Setjen DPD

Analis Kebijakan pertama	S1 Ekonomi, S1 Ilmu Administrasi   Negara/Publik,S1 Ilmu Sosial Politik	III/a	16
Peneliti pertama	S1 Ilmu Sosial Politik, S1 Ilmu Ekonomi,   S1 Akuntansi, S1 Manajemen	III/a	14
Analis Materi Sidang	S1 Manajemen, S1 Ilmu Sosial Poilitik	III/a	4

Badan Informasi Geospasial (BIG)

PENGADAAN BARANG DAN JASA PERTAMA

S1 SEMUA JURUSAN

III-a

2

Kementerian BUMN

Analis Data BUMN

S1/DIV Semua Jurusan

III/a

11

Badan Standarisasi Nasional (BSN)

Auditor Terampil

D3 Semua Jurusan

II/c

1

0 32 CPNS Daerah dan Formasinya Update 25/08/2014 (Sumut, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Kepulauan Babel, Jambi, Sumbar, Sumsel, Lampung, Banten, Jabar, DIY, Jateng, Jatim, Kaltim, Kalbar, Kalsel, Kalteng, Kalut, NTB, NTT, Sulsel, Sulbar, Sulut, Sulteng, Sulawesi Tenggara, Maluku, Gorontalo, Maluku Utara, Papua, Papua Barat)

Daftar instansi daerah berikut rincian formasi CPNS 2014 dapat dilihat dan dicari pada situs:

•  formasi2.menpan.go.id
• formasi 3.menpan.go.id

Persyaratan dapat dilihat di http://sscn.bkn.go.id/, cara lainnya aktif memantau situs Pemda atau BKD setempat untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang persyaratan atau mekanisme pendaftarannya.

Sumatera Utara

1. Pemkab Deli Serdang - 64 formasi
2. Pemkab Nias - 113 formasi

Bengkulu

1. Pemprov Bengkulu - 128 formasi
2. Pemkab Kaur - 105 formasi
3. Pemkab Lebong - 90 formasi

 Riau

1. Pemprov Riau - 168 formasi
2. Pemkab Siak - 127 formasi
3. Pemkab Rokan Hilir - 145 formasi

Kepulauan Riau

1. Pemkab Lingga - 268 formasi

 Kepulauan Babel

1.  Pemkab Bangka Barat - 104 formasi

Jambi

1. Pemkab Bungo -  96 formasi
2. Pemkab Tebo - 89 formasi
3. Pemkab Tanjung Jabung Barat - 120 formasi

Sumatera Barat

1. Pemkot Bukittinggi - 56 formasi
2. Pemkot Pariaman - 68 formasi
3. Pemkab Pesisir Selatan  -  30 formasi

Sumatera Selatan

1. Pemkab Musi Rawas - 103 formasi
2. Pemkab Ogan Komering Ilir - 99 formasi 
3. Pemkab Empat Lawang - 114 formasi

Lampung

1. Pemkot Metro - 49 formasi
2. Pemkab Tulang Bawang - 73 formasi

Banten

1. Pemkot Tangerang - 116 formasi

Jawa Barat

1. Pemprov Jabar - 172 formasi
2. Pemkab Bogor - 104 formasi
3. Pemkab Indramayu - 39 formasi
4. Pemkab Bekasi - 102 formasi
5. Pemkot Bandung - 94 formasi
6. Pemkot Cimahi - 52 formasi

Jogjakarta

1. Pemkab Gunungkidul - 30 formasi

Jawa Tengah

1. Pemkab Batang - 50 formasi
2. Pemkab Demak - 55 formasi
3. Pemkab Grobogan - 50 formasi
4. Pemkab Temanggung - 50 formasi 
5. Pemkab Wonogiri - 30 formasi
6. Pemkot Semarang - 90 formasi 
7. Pemkab Sragen - 30 formasi

Jawa Timur

1. Pemkab Banyuwangi - 51 formasi
2. Pemkab Kediri - 41 formasi
3. Pemkab Bojonegoro - 82 formasi
4. Pemkab Tuban - 52 formasi
5. Pemkot Surabaya - 116 formasi
6. Pemkab Trenggalek - 48 formasi
7. Pemkot Blitar - 67 formasi
8. Pemkab Madiun - 32 formasi
9. Pemkab Magetan - 30 formasi

Kalimantan Timur

1. Pemprov Kaltim - 179 formasi
2. Pemkot Balikpapan - 137 formasi
3. Pemkot Tarakan - 127 formasi
4. Pemkab Bulungan - 129 formasi

Kalimantan Barat

1. Pemkot Pontianak - 81 formasi
2. Pemkab Kapuas Hulu  - 106 formasi 
3. Pemkab Kubu Raya  - 113 formasi
4. Pemkot Singkawang - 63 formasi

Kalimantan Selatan

1. Pemkab Kotabaru - 93 formasi
2. Pemkab Tapin -  94 formasi
3. Pemkab Tanah Laut - 75 formasi
4. Pemkab Tabalong - 69 formasi
5. Pemkot Banjar Baru - 15 formasi 
6. Pemkab Hulu Sungai Selatan - 47 formasi 
7. Pemkot Banjarmasin - 59 formasi 
8. Pemprov Kalsel - 160 formasi 
9. Pemkab Hulu Sungai Utara -69 formasi
10. Pemkab Banjar - 62 formasi

Kalimantan Tengah

1. Pemkab Kotawaringin Timur - 87 formasi
2. Pemkab Kotawaringin Barat - 95 formasi
3. Pemkab Seruyan - 192 formasi
4. Pemkab Sukamara - 159 formasi
5. Pemkab Gunung Mas - 90 formasi 

Kalimantan Utara

1. Pemprov Kaltara - 300 formasi
2. Pemkab Malinau - 160 formasi

Nusa Tenggara Barat

1. Pemkab Bima - 37 formasi
2. Pemkab Lombok Barat - 40 formasi
   

Nusa Tenggara Timur

1. Pemprov NTT - 125 formasi
2. Pemkab Timor Tengah Selatan - 58 formasi
3. Pemkab Kupang  - 50 formasi
4. Pemkab Manggarai Timur - 91 formasi
5. Pemkab Malaka - 200 formasi
6. Pemkab Belu - 75 formasi 
7. Pemkab Sabu Raijua - 168 formasi
8. Pemkab Sikka - 48 formasi

Sulawesi Selatan

1. Pemkab Gowa - 39 formasi
2. Pemkab Tana Toraja  - 41 formasi
3. Pemkab Sinjai - 35 formasi
4. Pemkot Parepare  - 53 formasi
5. Pemkab Toraja Utara - 71 formasi
6. Pemkot Makassar - 88 formasi
7. Pemkab Barru  - 37 formasi 
8. Pemkab Kepulauan Selayar - 90 formasi 
9. Pemkab Soppeng - 39 formasi
10. Pemkab Bulukumba - 37 formasi

Sulawesi Barat

1. Pemkab Majene - 54 formasi

Sulawesi Utara

1. Pemkab Minahasa Selatan - 40 formasi
2. Pemkab Siau Tagulandang Biaro 
3. Pemkab Bolaang Mongondow - 42 formasi
4. Pemkab Bolaang Mongondow Selatan - 146 formasi

Sulawesi Tenggara

1. Pemkab Konawe Selatan - 81 formasi

Sulawesi Tengah

1. Pemprov Sulawesi Tengah - 159 formasi
2. Pemkab Tojo Una Una -  86 formasi 
3. Pemkab Buol - 66 formasi

Gorontalo

1. Pemkab Gorontalo Utara - 125 formasi

Maluku

1. Pemprov Maluku - 129 formasi
2. Pemkab Buru Selatan - 183 formasi
3. Pemkab Kepulauan Aru - 91 formasi 
4. Pemkot Tual - 121 formasi

Maluku Utara

1. Pemkab Halmahera Utara - 110 formasi
2. Pemkab Halmahera Selatan  - 112 formasi

Papua

1. Pemkot Jayapura  - 70 formasi
2. Pemkab Jayawijaya - 122 formasi
3. Pemkab Mappi - 144 formasi
4. Pemkab Boven Digoel - 201 formasi
5. Pemkab Biak Numfor - 73 formasi

Papua Barat

1. Pemprov Papua Barat - 231 formasi
2. Pemkab Sorong - 67 formasi

0 Strategi Sebelum Melamar CPNS, Wajib Dibaca!!!

Tes CPNS bukan untung-untungan dan perlu dipersiapkan dengan baik. Buat teman-teman yang lagi berjuang untuk bisa menembus lowongan CPNS, boleh membaca tips & trik ini yang berisikan mengenai penjelasan materi / soal-soal tes CPNS, serta trik rahasia agar lulus tes CPNS. Tidak seperti kebanyakan halaman informasi lain yang menyebutkan trik CPNS tetapi ujung-ujungnya menjual CD atau buku, trik ini saya bagikan gratis buat Anda berdasarkan pengalaman penulis yang berhasil lulus tes CPNS LIPI beberapa tahun lalu.

Pada saat mencari lowongan CPNS

Anda akan mendengar suara-suara miring dari teman-teman atau saudara Anda yang menyebutkan bahwa CPNS sekarang sudah tidak bersih dan banyak yang berhasil masuk dengan suap. Mereka seolah-olah mencibir (mengejek) Anda yang masih berjuang & belajar untuk bisa menembus tes CPNS. Solusinya: JANGAN PERCAYA OMONGAN MIRING yang dapat menjatuhkan mental Anda! 

Ini fakta yang ada di lapangan:

1. Ribuan orang berhasil masuk CPNS dengan jujur dengan cara belajar.
2. Ratusan orang tertipu calo yang mengaku bisa membuat lulus CPNS.
   

Pilih mana, mau masuk yang pertama atau yang kedua? Yang pertama dong.. Jika Anda masuk CPNS dengan cara jujur, insya Allah pekerjaan Anda halal. Sebaliknya, tidak ada gunanya masuk CPNS dengan cara tidak jujur, karena itu akan menodai hidup Anda sendiri yang cuma sekali di dunia ini.

Kabar miring yang lain adalah PNS gajinya sedikit? Bisa benar bisa tidak. PNS yang hanya mengerjakan tugas di kantor, gajinya pas-pasan. Tetapi PNS yang dapat menjual SKILL yang dimiliki, penghasilannya lumayan tinggi. Tinggi rendahnya gaji bukan tergantung dia bekerja di swasta atau negeri, tetapi tergantung dari SKILL orang tersebut dan bagaimana memanfaatkan skillnya.

Misalnya, seorang programmer pemula di perusahaan swasta, dia mendapatkan gaji Rp 3 juta, dengan waktu bekerja yang sangat ketat dan tertarget, sehingga tidak ada waktu lagi yang tersisa untuk mengerjakan hal yang lain. Sementara seorang programmer pemula yang berstatus CPNS, mendapatkan gaji pokok+tunjangan sekitar Rp 2 juta, tetapi memiliki banyak waktu luang dan dalam waktu 3 bulan dia membuat sebuah aplikasi di handphone, dan dibeli oleh sebuah operator telepon seluler dengan harga Rp 100 juta. Karena skill yang dimilikinya juga, dia mengerjakan proyek institusinya dan mendapatkan honor tambahan di luar gaji Rp 1 juta per bulan. Mau yang mana?

Koleksi soal CPNS

Mungkin Anda melihat penawaran CD atau buku soal-soal CPNS di Gramedia? Apakah Anda perlu memilikinya? Selama harganya wajar (maksimal Rp50ribu) maka jawabannya = Ya! Anda harus tahu medan perang sebelum berperang kan? Jika sudah punya buku atau soal-soalnya, maka hukumnya adalah wajib dipelajari! Mengapa? Ratusan orang tidak belajar atau hanya belajar setengah-setengah karena menganggap tes CPNS adalah untung-untungan. Ini tidak benar, tetapi menguntungkan bagi Anda jika Anda mau belajar serius. Biarkan saja image atau anggapan ini menyebar ke orang lain, tapi tidak buat Anda. Buat Anda, mengikuti tes CPNS bukan untung-untungan, tetapi perjuangan yang hasilnya sesuai dengan usaha yang Anda lakukan.

Materi tes CPNS

Ketika melihat lowongan tes CPNS, maka pastikan Anda mengetahui materi yang akan diujikan, yang biasanya berupa:

1. Tes Kompetensi Dasar
2. Tes Kompetensi Bidang

Tes Kompetensi Dasar terdiri atas:

1. Tes Pengetahuan Umum (TPU)
2. Tes Bakat Skolastik (TBS)
3. Tes Skala Kematangan (TSK)

Materi Tes Pengetahuan Umum

Soal Tes Pengetahuan Umum berisikan materi-materi umum seperti ini:

• Perkembangan terbaru dunia, misalnya krisis ekonomi saat ini, pemilihan presiden AS, dsb.
• Tata negara, misalnya tentang makna Pancasila, perumusan Pancasila, pokok pikiran UUD 1945, dsb.
• Kebijakan Pemerintah, misalnya tentang penurunan harga BBM, kenaikan tunjangan guru, dsb.

Yang membuat sulitnya dalam Tes Pengetahuan Umum adalah kita tidak mungkin tahu segalanya, terutama tentang info-info terkini, bahkan nomor Undang-undang pun kadang ditanyakan! Biasanya kita tidak mampu menghafal nomor undang-undang sedemikian banyak, atau menghafal seluruh pasal dalam UUD 1945 (kecuali sebagian kecil orang bisa).

Strateginya:

Jika Anda merasa pengetahuan umum Anda sedikit, maka kuatkan di bagian tata negara. Karena soal-soal Tata Negara tidak berubah-ubah dan banyak referensinya. Misalnya dimanakah “pernyatan resmi kemerdekaan Indonesia di dalam UUD 1945?” Dari dulu jawabannya sama: pembukaan alenea ketiga. Di mana mendapatkan pengetahuan Tata Negara? Dari buku tes CPNS di Gramedia, lihat covernya, pilih yang di dalamnya terdapat materi Pancasila, UUD, & Tata Negara. Sulit? tidak juga, & tenang saja, semua pesaing Anda merasakan kesulitan yang sama. Hasilnya, nilainya tes pengetahuan umum tidak berbeda jauh antara satu orang dengan yang lainnya.

Materi Tes Bakat Skolastik

Soal Tes Bakat Skolastik, berisi kemampuan dasar yang diperoleh dari sekolah.

• Sinonim, misalnya apriori = berdasar teori
• Antonim, misalnya apriori >< aposteori
• Analogi, misalnya:

• rambut -> hitam, maka langit -> biru (hubungan warna),
• cewek -> cantik, maka cowok -> ganteng,
• kepala -> botak, maka cewek -> apa hayo?

• Deret, misalnya: 1,3,5,7, terus berapa lagi? 1, 3, 7, 15, terus berapa lagi (kali 2 tambah 1)
• Logika dan Penalaran, misalnya

• jika A > B , B=C, C<D, manakah yang benar A>D, A<D, A=D, atau tidak ada yang benar?
• jika kambing berkaki lima dan kucing termasuk jenis kambing, maka? kucing berkaki lima.

• Matematika dasar, seperti pelajaran matematika kelas 3 SMA, tetapi lebih mudah :)

Strateginya:

Latihan soal sebanyak mungkin. Dengan pengalaman mengerjakan soal CPNS, maka kemampuan Anda akan meningkat. Ini adalah bagian soal yang menentukan Anda lulus atau tidak. Seriuslah belajar pada bagian ini.

Materi Tes Skala Kematangan

Tes yang cukup mudah & tidak perlu berpikir, karena pertanyaannya menyangkut sikap dan perilaku Anda sehari-hari. Tetapi masalahnya, semua orang termasuk pesaing Anda juga tidak merasakan kesulitan mengerjakan soal ini. Contoh soalnya adalah seperti ini:

• Jika Anda mengetahui atasan Anda di kantor membuka situs porno, Apa yang Anda lakukan: (a) menegur atasan, (b) melapor ke atasan yang lebih tinggi kedudukannya, (c) membiarkan karena resiko jabatan kita, (d) ikut-ikutan mbuka situs porno :)
• Ada dua pilihan yang harus Anda pilih salah satu. Misalnya Anda lebih suka membuat program atau rapat? Anda lebih suka rapat atau menulis buku? Anda lebih suka menulis buku atau membuat program.

Strateginya:

Sebisa mungkin pilih jawaban yang terbaik. Misalnya: lebih baik memberi daripada menerima, lebih baik team work daripada individualis, lebih baik tenang daripada terburu-buru, dan sebagainya. Untuk tipe soal dengan dua pilihan, jujur & konsisten. Konsisten diperlukan karena kadang soal akan diulang. Jika Anda jujur maka cenderung konsisten.

Materi Tes Kompetensi Bidang

Tes ini sangat bervariasi tergantung lowongan jabatan yang mau Anda masuki. Misalnya jika Anda mau masuk sebagai peneliti, maka yang ditanyakan seputar metode penelitian, metode ilmiah, menyusun laporan, dan sebagainya. Jika Anda mau masuk sebagai penguji mutu barang, maka yang ditanyakan adalah seputar kain, benang, ukuran kabel, dan sebagainya (ga nyambung ya? tapi memang demikian).

Strategi pada saat ujian tertulis tes CPNS

Bersikap tenang. Jangan sekali-kali mempersiapkan contekan, hafalkan selama Anda mampu & Anda harus mampu. Karena contekan akan membuat Anda takut & rasa takut akan membuyarkan ingatan dan daya pikir Anda. Jangan bertanya atau melirik jawaban teman Anda. Teman Anda mungkin tidak lebih pandai dari Anda. Jangan menjawab pertanyaan teman Anda. Percaya diri. Apapun hasilnya, itulah yang terbaik yang bisa Anda lakukan dan usahakan.

Setelah lulus tes tertulis terus ngapain?

Sebenarnya simple, jika Anda mempersiapkan tes tertulis dengan baik (latihan soal sebanyak mungkin), maka kemungkinan besar Anda lulus, dan Anda perlu mempersiapkan tahapan tes selanjutnya, yang berupa tes bahasa inggris, wawancara pertama, psikotes, dan wawancara kedua. Urutan dan jenis tes bisa berbeda-beda tergantung dari institusi yang Anda daftar.

Tes Bahasa Inggris, sama persis kayak TOEFL tetapi nggak pake listening. Pelajari buku-buku TOEFL yang banyak tersedia di pasaran. Jika nilai Anda di atas 500 maka Anda sudah berada di atas rata-rata pendaftar CPNS. Jika nilai Anda di atas 550, lebih bagus lagi.

Tes Wawancara Pertama, biasanya yang ditanyakan adalah:

• Pengalaman kerja di masa lalu?
• Kelebihan diri Anda? Uraikan semuanya jangan malu-malu.
  
• Kekurangan diri Anda? jawablah dengan diplomatis dan jangan terlalu jujur jika Anda memiliki kekurangan yang bisa menyebabkan Anda tidak lulus.
• Mengapa Anda mau masuk ke sini?
• Mengapa Anda mau menjadi PNS yang gajinya sedikit?
• Apa keinginan Anda setelah masuk ke sini?
• Tes teknis yang menyakut tugas akhir dan kemampuan dasar dari jurusan Anda. Misalnya Anda seorang sarjana teknik elektro, maka akan ditanyakan seputar rangkaian atau komponen elektronika.
  

Psikotes, hampir mirip tes skolastik dan kematangan. Anda akan mendapatkan tes berupa:

• Ada 4 buah gambar, pilih satu yang paling berbeda.
• Ada 4 kata, pilih satu yang paling berbeda.
  
• Analogi gambar. Misalnya jika bujur sangkar (persegi sama sisi) menjadi lingkaran, maka persegi panjang menjadi apa? elips. Soal seperti ini berbentuk gambar.
  
• Ada deretan angka 1 digit vertikal yang sangat banyak. Anda diminta menghitung jumlah 2 angka yang berturutan dari bawah ke atas, dan menulis jumlahnya di antara dua angka tersebut (agak bergeser ke kanan). Jumlah yang ditulis bisa satuannya saja atau satuan dan puluhan, perhatikan instruksinya! Instruktur memberi aba-aba mulai, maka Anda menghitung deret vertikal pertama, jika instruktur bilang “pindah” atau bunyi bel, maka Anda pindah ke deret berikutnya.
  
• Tes menggambar orang dan rumah. Mulai sekarang latihanlah menggambar orang dan rumah yang sebagus mungkin dan proporsional. Semakin lengkap dan detail, maka nilainya akan semakin tinggi. Misalnya terdapat kancing baju, lipatan baju, bulu mata (tapi terlihat natural). Waktu 10 menit.
• Tes meneruskan gambar. Misalnya Anda diminta melanjutkan gambar sebuah “titik” dan diminta meneruskan menjadi gambar yang lebih kompleks. Terserah Anda titik tersebut akan menjadi jam, bintang, jerawat atau apapun yang penting hasil akhirnya adalah tetap berkarakter “titik”. Semakin detail semakin bagus. Tetapi jangan sampai kemudian Anda menggambar mobil dan titiknya menjadi sebuah kotoran yang menempel di kaca mobil tersebut. Gambar yang harus diteruskan adalah titik, garis lengkung, dua garis tegak lurus, deretan 3 garis sejajar, dan sebagainya.

Tes Wawancara kedua

Pada beberapa institusi dilakukan oleh psikolog senior, pada institusi yang lain dilakukan oleh pejabat tinggi di Institusi tersebut. Yang ditanyakan tidak jauh berbeda dengan wawancara pertama, cuma sudah tidak ada lagi pertanyaan teknis. Yang penting adalah “percaya diri”, tunjukkan bahwa Anda adalah orang yang tepat dan yang memang dibutuhkan institusi tersebut.

Download Soal-soal tes CPNS gratis, klik di sini:

• Kebijakan Pemerintah
• Pengetahuan Umum
• UUD ‘45 + Amandemen
• Tes Bakat Skolastik
• TOEFL
• Bahasa Indonesia
• Bahasa Inggris
• Falsafah Ideologi
• Sejarah Nasional
• Tata Negara
• Soal CPNS PU Pekerjaan Umum
• Soal CPNS PEMKAB Pemerintah Kabupaten
• Kumpulan Soal CPNS Tata Negara Falsafah Ideologi
• Kumpulan Soal CPNS Bahasa Indonesia
• Kumpulan Soal CPNS TATA NEGARA

Demikianlah tips trik agar lulus tes/ujian CPNS. Semoga berguna. Semoga berhasil!

via: (http://tutorialgratis.net)

0 Tips Atur Waktu Tes CPNS Online

Para peserta seleksi Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui sistem Computer Assisted Test (CAT) harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya termasuk belajar dengan keras. Langkah itu guna memudahkan para peserta saat mengikuti tes tanpa membuang banyak waktu.

Kerjakan soal yang mudah dulu. Supaya ada sisa waktu lebih banyak untuk mengerjakan soal yang lebih sulit, setiap peserta hanya memiliki waktu kurang dari satu menit untuk mengerjakan satu soal tes yang tersedia. Artinya, para peserta harus tenang dan meninggalkan soal yang sulit untuk dikerjakan di akhir. Waktu tes hanya 90 menit untuk 100 soal jadi 43 detik satu soal.

Tidak masalah kalau peserta melewatkan soal terlebih dulu, ada tanda yang menunjukkan soal yang telah dikerjakan dan belum. Tandanya kalau sudah dikerjakan warnanya hijau kalau belum warnanya merah.

Untuk transparansi, para peserta tidak akan mengetahui jawabannya benar atau salah. Tapi setelah itu, para peserta akan mengetahui jumlah nilai tesnya.

0 Syarat 39 CPNS D3 dan S1 Sekretariat Kabinet

Sekretariat Kabinet (Setkab) membuka lowongan 39 calon pegawai negeri sipil (CPNS) lulusan Diploma Tiga (D3) dan Sarjana Strata Satu (S-1) berbagai jurusan untuk mengisi 17 jabatan di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Pendaftaran dibuka mulai 22 Agustus-3 September 2014 pukul 23.59 WIB. Para pelamar harus memenuhi persyaratan khusus, yaitu indeks pretasi kumulatif (IPK) minimal 2,75 bagi lulusan perguruan tinggi negeri dan swasta yang berakreditasi A, dan minimal 3,25 bagi lulusan perguruan tinggi swasta (PTS) berakreditasi B.

Sedang pelamar S-1 wajib memiliki skor TOEFL sama atau lebih dari 500 atau IELTS sama atau lebih dari 5,5 yang masih berlaku hingga Desember 2014.

Pelamar yang telah mendaftar online akan menerima username dan password melalui email, untuk mendaftar secara online di Sekretariat Kabinet melaluiportal Sistem Seleksi CPNS Nasional di http://sscn.bkn.go.id. Penyampaian email berkas lamaran wajib ditembuskan ke alamat email cpns2014.setkab@gmail.com.

Adapun berkas lamaran yang dikirim melalui email tersebut, meliputi:

1. File hasil scan kartu / tanda bukti pendaftaran CPNS Sekretariat Kabinet Tahun 2014 yang telah diunduh dari portal http://sscn.bkn.go.id dalam format PDF / JPEG.
2. File hasil scan surat lamaran yang telah ditandatangani oleh pelamar dan ditujukan kepada Ketua Tim Pengadaan CPNS Sekretariat Kabinet dalam format PDF / JPEG.
3. File hasil scan ijazah terakhir dilegalisasi dalam format PDF / JPEG.
4. File hasil scan KTP format PDF / JPEG.
5. Seluruh hasil scan file tersebut berkapasitas maksimal 5 Mb.

Tim Pengadaan CPNS Setkab akan menyeleksi kelengkapan administrasi berkas pelamar dan menetapkan peringkat berdasar nilai IPK, akreditasi jurusan asal perguruan tinggi / lembaga penduidikan, sertifikat TOEFL / IELTS dan kelengkapan berkas.

Pelamar yang dinyatan lulus seleksi administrasi, akan diumumkan melalui situs resmi Sekretariat Kabinet www.setkab.go.id dan portal Panselnas http://panselnas.menpan.go.id.

0 Syarat Seleksi CPNS Dikurangi

Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) terus berupaya memberikan kemudahan pada seluruh peserta seleksi pegawai negeri sistem (PNS) yang akan mengikuti tes secara online.

Salah satu bukti kemudahan tersebut adalah dengan menghapuskan persyaratan administrasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Surat Keterangan Sehat, dan Kartu Tanda Pencari Kerja (Kartu Kuning) pada tahap registrasi.

Menteri PAN-RB Azwar Abubakar mengatakan, penghapusan syarat administrasi tersebut juga dapat membantu pemerintah menghemat anggaran proses seleksi CPNS.

Saat proses registrasi awal, peserta seleksi CPNS hanya perlu memasukkan nama lengkap, Nomor Induk Kependudukan (NIP), dan alamat e-mail. Sementara itu, pendaftaran dan registrasi dilakukan secara online dan terintegrasi dengan system single entry.

Tes CPNS 2014 terdiri dari Tes Kompetensi Dasar (TKD), dan Tes Kompetensi Bidang (TKB). Materi TKD meliputi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensi Umum (TIU), dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP). Meski demikian, TKB diserahkan pada instansi yang membuka formasi, akan dilaksanakan atau tidak.

Sejauh ini, total skor minimum kelulusan TKD adalah 250 sementara nilai tertinggi yang bisa dicapai adalah 500. Banyak peserta yang lulus standar presentase tapi gagal memperoleh nilai tinggi guna bersaing dengan para peserta lain.

0 Pendaftaran CPNS Yogyakarta Mulai 25 Agustus 2014

Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2014 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Selain dilakukan via online, pendaftar juga bisa memilih tiga formasi dalam satu instansi dengan jurusan yang sama.

Proses pendaftaran tersebut melalui satu pintu dengan laman panselnas.menpan.go.id. Sebagian lembaga pemerintah sudah mulai proses pendaftaran. Sedangkan untuk Pemerintah Kota (Pemkot) Kota Yogyakarta direncanakan baru akan dibuka Senin (25/8/2014) besok. "Senin itu pengumuman formasi sekaligus pendaftaran online. Informasi yang kami terima seperti itu," terang Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Yogyakarta, Maryoto, Jumat (22/8/2014).

Maryoto menambahkan, perekrutan CPNS itu dilakukan secara terpusat oleh Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Sesuai tahapan, pendaftaran sebenarnya sudah dimulai sejak 20 Agustus 2014 lalu. Namun karena masih ada rincian formasi yang belum ditandatangani oleh Kemenpan RB, maka sebagian daerah termasuk Kota Yogyakarta, baru akan digelar Senin besok. Batas waktu pendaftaran hingga 3 September 2014.

Terkait dengan formasi, Pemkot Yogyakarta memperoleh 74 formasi. Seluruh rincian formasi itu pun sudah diusulkan ke Kemenpan RB dan kini tinggal menunggu penetapan. Oleh karena itu, apakah akan ada perubahan rincian formasi atau tidak, hal itu jadi kewenangan pusat. "Hanya bisa mendaftar di satu instansi. Misal sudah daftar di kota, maka tidak bisa dobel ke instansi lain. Tapi bisa memilih tiga formasi sesuai jurusannya," imbuhnya.

Kasubid Administrasi dan Kesejahteraan Pegawai BKD Kota Yogyakarta, May Endra mengatakan, pihaknya masih mempersiapkan hal-hal teknis. Terutama menyangkut lokasi penyerahan berkas dari para pendaftar. Meski pendaftaran dilakukan via online, namun berkas pendaftaran harus diserahkan ke instansi yang dipilih.

Sedangkan proses seleksi atau tes, akan dimulai pada 8 September 2014 mendatang. Tes tersebut dengan sistem Computer Assisted Test atau CAT. Lokasi tes rencananya akan digelar di STMIK AMIKOM Yogyakarta.

via: krjogja

0 1538 Formasi CPNS 2014 untuk Propinsi Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah mendapatkan alokasi formasi CPNS tahun 2014 sejumlah 1538 formasi, yang terbagi menjadi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendapat alokasi 166 formasi, sedangkan kabupaten/kota 1372 formasi terbagi dalam 30 Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Jumlah formasi masing Kabupaten/Kota berbeda, paling sedikit adalah Kabupaten Purworejo 25 Formasi, dan terbanyak adalah 75 formasi untuk Kota Semarang.

Dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah ada 5 Kabupaten yang tidak mendapatkan alokasi formasi CPNS tahun 2014 adalah Kabupaten Rembang, Kudus, Pemalang, Wonosobo, Karanganyar.

Disampaikan pula oleh Kepala BKD Prov. Jateng bahwa, Prinsip Pengadaan CPNS sesuai Peraturan Kepala BKN (Perka BKN) No. 5 tahun 2012 , meliputi :

1. Obyektif yaitu proses pendaftaran, seleksi dan kelulusan riil;
2. Transparan yaitu pelamaran, pendaftaran, pelaksanaan ujian, pengolahan hasil ujian & pengumuman secara terbuka;
3. Kompetitif adalah semua pelamar bersaing secara sehat dan nilai passing grade dan atau nilai terbaik;
4. Akuntabel adalah seluruh proses dapat dipertanggungjawabkan ke stakeholder & masyarakat;
5. Bebas KKN yaitu seluruh proses harus terhindar dari unsur KKN;
6. Tidak diskriminatif yaitu tidak boleh membedakan pelamar berd suku, agama,ras, jenis kelamin, dan golongan;
7. Tidak dipungut biaya, pelamar tidak dibebankan biaya apapun;
8. Efektif yaitu dilakukan dengan kebutuhan organisasi;
9. Efisien yaitu dilakukan dengan biaya seminimal mungkin.

Untuk Prinsip Pengadaan CPNS tersebut, Pemerintah menetapkan sistem single entry atau sistem yang terintegrasi secara online dalam pelaksanaan pendaftaran seleksi aparatur sipil negara (ASN), khususnya calon pegawai negeri sipil (CPNS) formasi tahun 2014. Penegasan penetapan sistem tertuang dalam Surat Menteri PANRB nomor B/2645/M.PAN-RB/07/2014  tanggal 3 Juli 2014, tentang Kebijakan Pengadaan Formasi ASN tahun 2014.

Surat tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Menteri PANRB nomor B/2550/M.PAN-RB/06/2014 tanggal 20 Juni 2014 perihal Tambahan Alokasi Formasi ASN.  Disebutkan, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pusat dan daerah harus menggunakan aplikasi pendaftaran CPNS secara online yang dimiliki Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Kepala BKD menyampaikan bahwa formasi 2014 yang sudah dikeluarkan untuk Pemerintah Daerah masih global, jadi belum terinci, dan kapan pelaksanaan pendaftaran dan mekanisme pengadaan selanjutnya masih belum ditetapkan jadualnya.

0 Formasi CPNS PEMERINTAH KAB. KEBUMEN Masih Dalam Proses

Formasi Nasional CPNS 2014 terdiri dari formasi K/L (Kementerian dan Lembaga) dan formasi di Instansi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota. 

Berikut ini adalah formasi yang informasinya sudah tersedia sampai saat ini

A. Formasi Nasional 2014 terdiri atas 71 (tujuh puluh satu) Kementerian/Lembaga. 

No	Kementerian / Lembaga
1	Kementerian Koordinator - 3 (tiga) kementerian
2	Kementerian - 26 (dua puluh enam) kementerian.
3	Lembaga Pemerintah Non Kementerian - 28 (dua puluh delapan)
	lembaga
4	Lembaga Negara - 2 (dua) lembaga & Sekretariat Lembaga Negara -
	terdiri atas 8 (delapan) lembaga

B. Formasi Daerah terdiri atas 439 (empat ratus tiga puluh sembilan) instansi, yaitu 28 (dua puluh delapan) Pemerintah Provinsi dan 411 (empat ratus sebelas) Pemerintah Kabupaten/Kota.

No	WILAYAH
1	Pulau Sumatera dan sekitarnya
2	Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara
3	Pulau Kalimantan
4	Pulau Sulawesi
5	Kep. Maluku dan Papua

STATUS TERKINI: 21-08-2014     :    17.15

ID	INSTANSI	STATUS
1010	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLHUKAM	Siap Pendaftaran
1020	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	Siap Pendaftaran
1030	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	Siap Pendaftaran
2000	KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI	Siap Pendaftaran
2020	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP	Dalam Proses
2040	KEMENTERIAN BUMN	Siap Pendaftaran
2050	KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Siap Pendaftaran
2060	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	Dalam Proses
2100	KEMENTERIAN PEMUDA OLAHRAGA	Dalam Proses
2110	KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT	Dalam Proses
2120	KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	Dalam Proses
3001	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	Dalam Proses
3002	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	Dalam Proses
3004	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	Dalam Proses
3005	KEMENTERIAN KEUANGAN	Siap Pendaftaran
3006	KEMENTERIAN PERTANIAN	Dalam Proses
3008	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Dalam Proses
3009	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Dalam Proses
3010	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Dalam Proses
3011	KEMENTERIAN KESEHATAN	Dalam Proses
3012	KEMENTERIAN AGAMA	Dalam Proses
3013	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Dalam Proses
3014	KEMENTERIAN SOSIAL	Siap Pendaftaran
3015	KEMENTERIAN KEHUTANAN	Dalam Proses
3016	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Siap Pendaftaran
3018	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Dalam Proses
3019	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	Dalam Proses
3020	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	Dalam Proses
3021	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	Dalam Proses
3022	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Dalam Proses
4001	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	Siap Pendaftaran
4002	KEJAKSAAN AGUNG	Dalam Proses
4003	BADAN INTELIJEN NEGARA	Dalam Proses
4004	SEKRETARIAT JENDERAL MPR	Dalam Proses
4007	MAHKAMAH AGUNG RI	Dalam Proses
4008	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	Dalam Proses
4010	LEMBAGA SANDI NEGARA	Siap Pendaftaran
4011	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	Dalam Proses
4012	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	Dalam Proses
4013	LEMBAGA PENERBANGAN ANTARIKSA NASIONAL	Dalam Proses
4014	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	Dalam Proses
4015	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	Siap Pendaftaran
4016	BADAN PUSAT STATISTIK	Dalam Proses
4017	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	Dalam Proses
4018	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	Siap Pendaftaran
4019	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	Siap Pendaftaran
4020	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KB NASIONAL	Dalam Proses
4021	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	Dalam Proses
4022	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	Dalam Proses
4023	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	Siap Pendaftaran
4024	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	Dalam Proses
4025	PERPUSTAKAAN NASIONAL RI	Dalam Proses
4027	BADAN STANDARDISASI NASIONAL	Siap Pendaftaran
4031	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	Dalam Proses
4032	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI	Dalam Proses
4035	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	Dalam Proses
4036	SEKRETARIAT KABINET	Dalam Proses
4040	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	Siap Pendaftaran
4041	SETJEN KOMISI PEMILIHAN UMUM	Dalam Proses
4043	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	Dalam Proses
4046	KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI RI	Dalam Proses
4049	SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL	Dalam Proses
4050	SETJEN DEWAN PERWAKILAN DAERAH	Dalam Proses
4051	BADAN NASIONAL PENEMPATAN PERLIND. TKI	Dalam Proses
4052	BADAN KOORDINASI KEAMANAN LAUT RI	Siap Pendaftaran
4053	BADAN SAR NASIONAL	Dalam Proses
4054	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	Dalam Proses
4055	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	Dalam Proses
4056	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	Dalam Proses
4060	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	Dalam Proses
4062	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	Dalam Proses
5100	PEMERINTAH ACEH	Dalam Proses
6300	PEMERINTAH DAERAH D I YOGYAKARTA	Dalam Proses
6503	PEMERINTAH KAB. SIDOARJO	Dalam Proses
5106	PEMERINTAH KAB. ACEH BARAT	Dalam Proses
5112	PEMERINTAH KAB. ACEH BARAT DAYA	Dalam Proses
5101	PEMERINTAH KAB. ACEH BESAR	Dalam Proses
5105	PEMERINTAH KAB. ACEH SELATAN	Dalam Proses
5111	PEMERINTAH KAB. ACEH SINGKIL	Dalam Proses
5114	PEMERINTAH KAB. ACEH TAMIANG	Dalam Proses
5108	PEMERINTAH KAB. ACEH TENGGARA	Dalam Proses
5104	PEMERINTAH KAB. ACEH TIMUR	Dalam Proses
5401	PEMERINTAH KAB. AGAM	Dalam Proses
7705	PEMERINTAH KAB. ALOR	Dalam Proses
5210	PEMERINTAH KAB. ASAHAN	ditunda
8015	PEMERINTAH KAB. ASMAT	Dalam Proses
7507	PEMERINTAH KAB. BADUNG	ditunda
6811	PEMERINTAH KAB. BALANGAN	Dalam Proses
7204	PEMERINTAH KAB. BANGGAI	Dalam Proses
7207	PEMERINTAH KAB. BANGGAI KEPULAUAN	Dalam Proses
7211	PEMERINTAH KAB. BANGGAI LAUT	Dalam Proses
5701	PEMERINTAH KAB. BANGKA	Dalam Proses
5703	PEMERINTAH KAB. BANGKA BARAT	Dalam Proses
5705	PEMERINTAH KAB. BANGKA SELATAN	Dalam Proses
5704	PEMERINTAH KAB. BANGKA TENGAH	Dalam Proses
6508	PEMERINTAH KAB. BANGKALAN	Dalam Proses
7506	PEMERINTAH KAB. BANGLI	Data tidak lengkap
6801	PEMERINTAH KAB. BANJAR	Dalam Proses
6418	PEMERINTAH KAB. BANJARNEGARA	Data tidak lengkap
7312	PEMERINTAH KAB. BANTAENG	Dalam Proses
5607	PEMERINTAH KAB. BANYUASIN	ditunda
6415	PEMERINTAH KAB. BANYUMAS	Data tidak lengkap
6511	PEMERINTAH KAB. BANYUWANGI	Dalam Proses
6806	PEMERINTAH KAB. BARITO KUALA	Dalam Proses
6703	PEMERINTAH KAB. BARITO SELATAN	Dalam Proses
6713	PEMERINTAH KAB. BARITO TIMUR	Dalam Proses
6702	PEMERINTAH KAB. BARITO UTARA	Dalam Proses
7316	PEMERINTAH KAB. BARRU	Dalam Proses
6406	PEMERINTAH KAB. BATANG	Dalam Proses
5221	PEMERINTAH KAB. BATUBARA	Dalam Proses
6104	PEMERINTAH KAB. BEKASI	Dalam Proses
5702	PEMERINTAH KAB. BELITUNG	Dalam Proses
5706	PEMERINTAH KAB. BELITUNG TIMUR	Dalam Proses
7702	PEMERINTAH KAB. BELU	Dalam Proses
5117	PEMERINTAH KAB. BENER MERIAH	Dalam Proses
5302	PEMERINTAH KAB. BENGKALIS	Data tidak lengkap
5802	PEMERINTAH KAB. BENGKULU SELATAN	Dalam Proses
5809	PEMERINTAH KAB. BENGKULU TENGAH	Dalam Proses
5801	PEMERINTAH KAB. BENGKULU UTARA	Dalam Proses
6904	PEMERINTAH KAB. BERAU	Dalam Proses
8002	PEMERINTAH KAB. BIAK NUMFOR	Dalam Proses
7604	PEMERINTAH KAB. BIMA	Dalam Proses
8101	PEMERINTAH KAB. BINTAN	Dalam Proses
5110	PEMERINTAH KAB. BIREUEN	Dalam Proses
6521	PEMERINTAH KAB. BLITAR	Dalam Proses
6414	PEMERINTAH KAB. BLORA	Dalam Proses
6101	PEMERINTAH KAB. BOGOR	Dalam Proses
6527	PEMERINTAH KAB. BOJONEGORO	Dalam Proses
7002	PEMERINTAH KAB. BOLAANG MONGONDOW	Dalam Proses
7012	PEMERINTAH KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN	Dalam Proses
7013	PEMERINTAH KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR	Data tidak lengkap
7007	PEMERINTAH KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA	Dalam Proses
6509	PEMERINTAH KAB. BONDOWOSO	Dalam Proses
7104	PEMERINTAH KAB. BONE BOLANGO	Dalam Proses
8013	PEMERINTAH KAB. BOVEN DIGOEL	Dalam Proses
6425	PEMERINTAH KAB. BOYOLALI	Data tidak lengkap
6408	PEMERINTAH KAB. BREBES	Dalam Proses
7501	PEMERINTAH KAB. BULELENG	Dalam Proses
7311	PEMERINTAH KAB. BULUKUMBA	Dalam Proses
8401	PEMERINTAH KAB. BULUNGAN	Dalam Proses
5503	PEMERINTAH KAB. BUNGO	Dalam Proses
7205	PEMERINTAH KAB. BUOL	Dalam Proses
7803	PEMERINTAH KAB. BURU	Dalam Proses
7808	PEMERINTAH KAB. BURU SELATAN	Dalam Proses
7410	PEMERINTAH KAB. BUTON UTARA	Dalam Proses
6112	PEMERINTAH KAB. CIAMIS	Data tidak lengkap
6103	PEMERINTAH KAB. CIANJUR	ditunda
6416	PEMERINTAH KAB. CILACAP	Dalam Proses
5207	PEMERINTAH KAB. DAIRI	Dalam Proses
8036	PEMERINTAH KAB. DEIYAI	Data tidak lengkap
5201	PEMERINTAH KAB. DELI SERDANG	Dalam Proses
6403	PEMERINTAH KAB. DEMAK	Dalam Proses
5411	PEMERINTAH KAB. DHARMASRAYA	Dalam Proses
8033	PEMERINTAH KAB. DOGIYAI	Dalam Proses
7606	PEMERINTAH KAB. DOMPU	Dalam Proses
5611	PEMERINTAH KAB. EMPAT LAWANG	Dalam Proses
7708	PEMERINTAH KAB. ENDE	Dalam Proses
7321	PEMERINTAH KAB. ENREKANG	Dalam Proses
7707	PEMERINTAH KAB. FLORES TIMUR	Dalam Proses
6110	PEMERINTAH KAB. GARUT	Dalam Proses
5113	PEMERINTAH KAB. GAYO LUES	Data tidak lengkap
7504	PEMERINTAH KAB. GIANYAR	Dalam Proses
7105	PEMERINTAH KAB. GORONTALO UTARA	Dalam Proses
7302	PEMERINTAH KAB. GOWA	Dalam Proses
6404	PEMERINTAH KAB. GROBOGAN	Dalam Proses
6707	PEMERINTAH KAB. GUNUNG MAS	Dalam Proses
6303	PEMERINTAH KAB. GUNUNGKIDUL	Dalam Proses
7901	PEMERINTAH KAB. HALMAHERA BARAT	Dalam Proses
7904	PEMERINTAH KAB. HALMAHERA SELATAN	Dalam Proses
7902	PEMERINTAH KAB. HALMAHERA TENGAH	Dalam Proses
7906	PEMERINTAH KAB. HALMAHERA TIMUR	Dalam Proses
7905	PEMERINTAH KAB. HALMAHERA UTARA	Dalam Proses
6804	PEMERINTAH KAB. HULU SUNGAI SELATAN	Dalam Proses
6805	PEMERINTAH KAB. HULU SUNGAI TENGAH	Dalam Proses
6809	PEMERINTAH KAB. HULU SUNGAI UTARA	Dalam Proses
5215	PEMERINTAH KAB. HUMBANG HASUNDUTAN	Dalam Proses
5305	PEMERINTAH KAB. INDRAGIRI HILIR	Dalam Proses
5304	PEMERINTAH KAB. INDRAGIRI HULU	Dalam Proses
6115	PEMERINTAH KAB. INDRAMAYU	Dalam Proses
8037	PEMERINTAH KAB. INTAN JAYA	Dalam Proses
8001	PEMERINTAH KAB. JAYAPURA	Dalam Proses
8008	PEMERINTAH KAB. JAYAWIJAYA	Dalam Proses
7502	PEMERINTAH KAB. JEMBRANA	Data tidak lengkap
6412	PEMERINTAH KAB. JEPARA	Dalam Proses
6504	PEMERINTAH KAB. JOMBANG	Dalam Proses
8208	PEMERINTAH KAB. KAIMANA	Dalam Proses
6605	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU	Dalam Proses
7505	PEMERINTAH KAB. KARANGASEM	Dalam Proses
6105	PEMERINTAH KAB. KARAWANG	Dalam Proses
5202	PEMERINTAH KAB. KARO	Dalam Proses
6711	PEMERINTAH KAB. KATINGAN	Dalam Proses
5804	PEMERINTAH KAB. KAUR	Dalam Proses
6612	PEMERINTAH KAB. KAYONG UTARA	Dalam Proses
6423	PEMERINTAH KAB. KEBUMEN	Dalam Proses
6517	PEMERINTAH KAB. KEDIRI	Dalam Proses
8020	PEMERINTAH KAB. KEEROM	Dalam Proses
6402	PEMERINTAH KAB. KENDAL	Dalam Proses
5409	PEMERINTAH KAB. KEP. MENTAWAI	Data tidak lengkap
5807	PEMERINTAH KAB. KEPAHIANG	Dalam Proses
7805	PEMERINTAH KAB. KEPULAUAN ARU	Dalam Proses
7003	PEMERINTAH KAB. KEPULAUAN SANGIHE	Dalam Proses
7903	PEMERINTAH KAB. KEPULAUAN SULA	Dalam Proses
7005	PEMERINTAH KAB. KEPULAUAN TALAUD	Dalam Proses
6606	PEMERINTAH KAB. KETAPANG	Dalam Proses
6424	PEMERINTAH KAB. KLATEN	Data tidak lengkap
7503	PEMERINTAH KAB. KLUNGKUNG	Dalam Proses
7412	PEMERINTAH KAB. KOLAKA TIMUR	Dalam Proses
7413	PEMERINTAH KAB. KONAWE KEPULAUAN	Dalam Proses
7405	PEMERINTAH KAB. KONAWE SELATAN	Dalam Proses
6808	PEMERINTAH KAB. KOTABARU	Dalam Proses
6705	PEMERINTAH KAB. KOTAWARINGIN BARAT	Dalam Proses
6704	PEMERINTAH KAB. KOTAWARINGIN TIMUR	Dalam Proses
5312	PEMERINTAH KAB. KUANTAN SINGINGI	Dalam Proses
6611	PEMERINTAH KAB. KUBU RAYA	Dalam Proses
6304	PEMERINTAH KAB. KULON PROGO	Dalam Proses
7701	PEMERINTAH KAB. KUPANG	Dalam Proses
6907	PEMERINTAH KAB. KUTAI BARAT	Data tidak lengkap
6901	PEMERINTAH KAB. KUTAI KARTANEGARA	Data tidak lengkap
6908	PEMERINTAH KAB. KUTAI TIMUR	Dalam Proses
5206	PEMERINTAH KAB. LABUHANBATU	Dalam Proses
5222	PEMERINTAH KAB. LABUHANBATU SELATAN	Dalam Proses
5223	PEMERINTAH KAB. LABUHANBATU UTARA	Dalam Proses
5604	PEMERINTAH KAB. LAHAT	Data tidak lengkap
6708	PEMERINTAH KAB. LAMANDAU	Data tidak lengkap
6529	PEMERINTAH KAB. LAMONGAN	Data tidak lengkap
5904	PEMERINTAH KAB. LAMPUNG BARAT	Data tidak lengkap
5901	PEMERINTAH KAB. LAMPUNG SELATAN	Dalam Proses
5908	PEMERINTAH KAB. LAMPUNG TIMUR	ditunda
5903	PEMERINTAH KAB. LAMPUNG UTARA	Dalam Proses
8030	PEMERINTAH KAB. LANNY JAYA	Dalam Proses
6203	PEMERINTAH KAB. LEBAK	Data tidak lengkap
5808	PEMERINTAH KAB. LEBONG	Dalam Proses
8104	PEMERINTAH KAB. LINGGA	Dalam Proses
7601	PEMERINTAH KAB. LOMBOK BARAT	Dalam Proses
7602	PEMERINTAH KAB. LOMBOK TENGAH	Data tidak lengkap
7603	PEMERINTAH KAB. LOMBOK TIMUR	Dalam Proses
7608	PEMERINTAH KAB. LOMBOK UTARA	Dalam Proses
6516	PEMERINTAH KAB. LUMAJANG	Data tidak lengkap
7325	PEMERINTAH KAB. LUWU TIMUR	Dalam Proses
6522	PEMERINTAH KAB. MADIUN	Dalam Proses
6419	PEMERINTAH KAB. MAGELANG	Dalam Proses
6524	PEMERINTAH KAB. MAGETAN	Dalam Proses
6912	PEMERINTAH KAB. MAHAKAM ULU	Dalam Proses
6116	PEMERINTAH KAB. MAJALENGKA	Dalam Proses
8305	PEMERINTAH KAB. MAJENE	Dalam Proses
7721	PEMERINTAH KAB. MALAKA	Dalam Proses
6513	PEMERINTAH KAB. MALANG	data tidak lengkap
8402	PEMERINTAH KAB. MALINAU	Dalam Proses
7809	PEMERINTAH KAB. MALUKU BARAT DAYA	Dalam Proses
7802	PEMERINTAH KAB. MALUKU TENGGARA	Data tidak lengkap
7804	PEMERINTAH KAB. MALUKU TENGGARA BARAT	Dalam Proses
8303	PEMERINTAH KAB. MAMASA	Dalam Proses
8029	PEMERINTAH KAB. MAMBERAMO TENGAH	Dalam Proses
8302	PEMERINTAH KAB. MAMUJU	Dalam Proses
8306	PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH	Dalam Proses
8301	PEMERINTAH KAB. MAMUJU UTARA	Dalam Proses
5213	PEMERINTAH KAB. MANDAILING NATAL	Dalam Proses
7710	PEMERINTAH KAB. MANGGARAI	Data tidak lengkap
7715	PEMERINTAH KAB. MANGGARAI BARAT	Dalam Proses
7716	PEMERINTAH KAB. MANGGARAI TIMUR	Dalam Proses
8204	PEMERINTAH KAB. MANOKWARI	Data tidak lengkap
8213	PEMERINTAH KAB. MANOKWARI SELATAN	Data tidak lengkap
8014	PEMERINTAH KAB. MAPPI	Dalam Proses
7307	PEMERINTAH KAB. MAROS	Dalam Proses
8211	PEMERINTAH KAB. MAYBRAT	Dalam Proses
6609	PEMERINTAH KAB. MELAWI	Dalam Proses
5504	PEMERINTAH KAB. MERANGIN	ditunda
8007	PEMERINTAH KAB. MERAUKE	Dalam Proses
5912	PEMERINTAH KAB. MESUJI	Dalam Proses
7004	PEMERINTAH KAB. MINAHASA SELATAN	Dalam Proses
7006	PEMERINTAH KAB. MINAHASA UTARA	Data tidak lengkap
5603	PEMERINTAH KAB. MUARA ENIM	Dalam Proses
5806	PEMERINTAH KAB. MUKOMUKO	Dalam Proses
7403	PEMERINTAH KAB. MUNA	Dalam Proses
6710	PEMERINTAH KAB. MURUNG RAYA	Data tidak lengkap
5601	PEMERINTAH KAB. MUSI BANYUASIN	ditunda
5605	PEMERINTAH KAB. MUSI RAWAS	Dalam Proses
5612	PEMERINTAH KAB. MUSI RAWAS UTARA	Dalam Proses
8009	PEMERINTAH KAB. NABIRE	Dalam Proses
5115	PEMERINTAH KAB. NAGAN RAYA	Data tidak lengkap
7718	PEMERINTAH KAB. NAGEKEO	Dalam Proses
7709	PEMERINTAH KAB. NGADA	Dalam Proses
5211	PEMERINTAH KAB. NIAS	Dalam Proses
5224	PEMERINTAH KAB. NIAS BARAT	Dalam Proses
5214	PEMERINTAH KAB. NIAS SELATAN	Data tidak lengkap
5225	PEMERINTAH KAB. NIAS UTARA	Dalam Proses
8403	PEMERINTAH KAB. NUNUKAN	Dalam Proses
5610	PEMERINTAH KAB. OGAN ILIR	Dalam Proses
5606	PEMERINTAH KAB. OGAN KOMERING ILIR	Dalam Proses
5602	PEMERINTAH KAB. OGAN KOMERING ULU	Dalam Proses
5609	PEMERINTAH KAB. OGAN KOMERING ULU SEL.	Data tidak lengkap
5608	PEMERINTAH KAB. OGAN KOMERING ULU TIMUR	ditunda
5219	PEMERINTAH KAB. PADANG LAWAS	Data tidak lengkap
5220	PEMERINTAH KAB. PADANG LAWAS UTARA	ditunda
5405	PEMERINTAH KAB. PADANG PARIAMAN	Data tidak lengkap
5216	PEMERINTAH KAB. PAKPAK BHARAT	ditunda
6506	PEMERINTAH KAB. PAMEKASAN	Dalam Proses
6118	PEMERINTAH KAB. PANGANDARAN	Dalam Proses
8011	PEMERINTAH KAB. PANIAI	Dalam Proses
5402	PEMERINTAH KAB. PASAMAN	Dalam Proses
5412	PEMERINTAH KAB. PASAMAN BARAT	Dalam Proses
6514	PEMERINTAH KAB. PASURUAN	Dalam Proses
6409	PEMERINTAH KAB. PATI	Dalam Proses
8212	PEMERINTAH KAB. PEGUNUNGAN ARFAK	Data tidak lengkap
8017	PEMERINTAH KAB. PEGUNUNGAN BINTANG	Data tidak lengkap
6405	PEMERINTAH KAB. PEKALONGAN	Dalam Proses
5306	PEMERINTAH KAB. PELALAWAN	Dalam Proses
6411	PEMERINTAH KAB. PEMALANG	Dalam Proses
6910	PEMERINTAH KAB. PENAJAM PASER UTARA	Dalam Proses
5675	PEMERINTAH KAB. PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	Dalam Proses
5909	PEMERINTAH KAB. PESAWARAN	Dalam Proses
5406	PEMERINTAH KAB. PESISIR SELATAN	Dalam Proses
5102	PEMERINTAH KAB. PIDIE	Dalam Proses
5118	PEMERINTAH KAB. PIDIE JAYA	Dalam Proses
7301	PEMERINTAH KAB. PINRANG	Dalam Proses
7103	PEMERINTAH KAB. POHUWATO	Dalam Proses
6525	PEMERINTAH KAB. PONOROGO	Dalam Proses
6604	PEMERINTAH KAB. PONTIANAK	Data tidak lengkap
5911	PEMERINTAH KAB. PRINGSEWU	Dalam Proses
6515	PEMERINTAH KAB. PROBOLINGGO	Dalam Proses
6706	PEMERINTAH KAB. PULANG PISAU	data tidak lengkap
7907	PEMERINTAH KAB. PULAU MOROTAI	Dalam Proses
8035	PEMERINTAH KAB. PUNCAK	Data tidak lengkap
8010	PEMERINTAH KAB. PUNCAK JAYA	Data tidak lengkap
6417	PEMERINTAH KAB. PURBALINGGA	Data tidak lengkap
6422	PEMERINTAH KAB. PURWOREJO	Ditunda
5803	PEMERINTAH KAB. REJANG LEBONG	Dalam Proses
5308	PEMERINTAH KAB. ROKAN HILIR	Dalam Proses
7714	PEMERINTAH KAB. ROTE NDAO	Dalam Proses
6601	PEMERINTAH KAB. SAMBAS	Dalam Proses
5217	PEMERINTAH KAB. SAMOSIR	Dalam Proses
6505	PEMERINTAH KAB. SAMPANG	Dalam Proses
6602	PEMERINTAH KAB. SANGGAU	Data tidak lengkap
8019	PEMERINTAH KAB. SARMI	Dalam Proses
5506	PEMERINTAH KAB. SAROLANGUN	Dalam Proses
6610	PEMERINTAH KAB. SEKADAU	Dalam Proses
5805	PEMERINTAH KAB. SELUMA	Dalam Proses
6401	PEMERINTAH KAB. SEMARANG	Dalam Proses
7806	PEMERINTAH KAB. SERAM BAGIAN BARAT	Data tidak lengkap
7807	PEMERINTAH KAB. SERAM BAGIAN TIMUR	Dalam Proses
6201	PEMERINTAH KAB. SERANG	Dalam Proses
5218	PEMERINTAH KAB. SERDANG BEDAGAI	Dalam Proses
6712	PEMERINTAH KAB. SERUYAN	Dalam Proses
5309	PEMERINTAH KAB. SIAK	Dalam Proses
7008	PEMERINTAH KAB. SIAU TAGULANDANG BIARO	Dalam Proses
7317	PEMERINTAH KAB. SIDENRENG RAPPANG	Dalam Proses
7706	PEMERINTAH KAB. SIKKA	Dalam Proses
5205	PEMERINTAH KAB. SIMALUNGUN	Data tidak lengkap
5109	PEMERINTAH KAB. SIMEULUE	Data tidak lengkap
7310	PEMERINTAH KAB. SINJAI	Dalam Proses
6603	PEMERINTAH KAB. SINTANG	Dalam Proses
6510	PEMERINTAH KAB. SITUBONDO	Dalam Proses
6302	PEMERINTAH KAB. SLEMAN	Dalam Proses
5404	PEMERINTAH KAB. SOLOK	Dalam Proses
7319	PEMERINTAH KAB. SOPPENG	Dalam Proses
8202	PEMERINTAH KAB. SORONG SELATAN	Dalam Proses
6426	PEMERINTAH KAB. SRAGEN	Dalam Proses
6709	PEMERINTAH KAB. SUKAMARA	Dalam Proses
6427	PEMERINTAH KAB. SUKOHARJO	Ditunda
7712	PEMERINTAH KAB. SUMBA BARAT	Dalam Proses
7717	PEMERINTAH KAB. SUMBA BARAT DAYA	Dalam Proses
7719	PEMERINTAH KAB. SUMBA TENGAH	Dalam Proses
7711	PEMERINTAH KAB. SUMBA TIMUR	Data tidak lengkap
7605	PEMERINTAH KAB. SUMBAWA	Dalam Proses
7607	PEMERINTAH KAB. SUMBAWA BARAT	Dalam Proses
6507	PEMERINTAH KAB. SUMENEP	Dalam Proses
8027	PEMERINTAH KAB. SUPIORI	Dalam Proses
6807	PEMERINTAH KAB. TABALONG	Dalam Proses
7508	PEMERINTAH KAB. TABANAN	Dalam Proses
7315	PEMERINTAH KAB. TAKALAR	Dalam Proses
7306	PEMERINTAH KAB. TANA TORAJA	Dalam Proses
6810	PEMERINTAH KAB. TANAH BUMBU	Dalam Proses
5407	PEMERINTAH KAB. TANAH DATAR	Dalam Proses
6802	PEMERINTAH KAB. TANAH LAUT	Dalam Proses
6204	PEMERINTAH KAB. TANGERANG	Dalam Proses
5906	PEMERINTAH KAB. TANGGAMUS	Dalam Proses
5502	PEMERINTAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	Dalam Proses
5509	PEMERINTAH KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR	Data tidak lengkap
5204	PEMERINTAH KAB. TAPANULI TENGAH	Dalam Proses
5208	PEMERINTAH KAB. TAPANULI UTARA	Dalam Proses
6803	PEMERINTAH KAB. TAPIN	Dalam Proses
6111	PEMERINTAH KAB. TASIKMALAYA	Dalam Proses
5507	PEMERINTAH KAB. TEBO	Dalam Proses
6407	PEMERINTAH KAB. TEGAL	Data tidak lengkap
8205	PEMERINTAH KAB. TELUK BINTUNI	Dalam Proses
6420	PEMERINTAH KAB. TEMANGGUNG	Dalam Proses
7704	PEMERINTAH KAB. TIMOR TENGAH SELATAN	Dalam Proses
7703	PEMERINTAH KAB. TIMOR TENGAH UTARA	Dalam Proses
5212	PEMERINTAH KAB. TOBA SAMOSIR	Dalam Proses
7209	PEMERINTAH KAB. TOJO UNA UNA	Dalam Proses
8018	PEMERINTAH KAB. TOLIKARA	Data tidak lengkap
7326	PEMERINTAH KAB. TORAJA UTARA	Dalam Proses
6520	PEMERINTAH KAB. TRENGGALEK	Dalam Proses
6528	PEMERINTAH KAB. TUBAN	Dalam Proses
5905	PEMERINTAH KAB. TULANG BAWANG	Dalam Proses
6518	PEMERINTAH KAB. TULUNGAGUNG	Dalam Proses
7303	PEMERINTAH KAB. WAJO	Dalam Proses
7408	PEMERINTAH KAB. WAKATOBI	Data tidak lengkap
8026	PEMERINTAH KAB. WAROPEN	Data tidak lengkap
6429	PEMERINTAH KAB. WONOGIRI	Dalam Proses
6421	PEMERINTAH KAB. WONOSOBO	Data tidak lengkap
8016	PEMERINTAH KAB. YAHUKIMO	Data tidak lengkap
8031	PEMERINTAH KAB. YALIMO	Data tidak lengkap
6607	PEMERINTAH KAB.BENGKAYANG	Dalam Proses
6608	PEMERINTAH KAB.LANDAK	Dalam Proses
7314	PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR	Dalam Proses
7720	PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA	Dalam Proses
6175	PEMERINTAH KOTA BEKASI	Dalam Proses
6172	PEMERINTAH KOTA BOGOR	Dalam Proses
6473	PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN	Dalam Proses
7871	PEMERINTAH KOTA AMBON	Dalam Proses
6972	PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN	Dalam Proses
5172	PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH	Dalam Proses
6171	PEMERINTAH KOTA BANDUNG	Dalam Proses
6179	PEMERINTAH KOTA BANJAR	Dalam Proses
6872	PEMERINTAH KOTA BANJAR BARU	Dalam Proses
6871	PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN	Dalam Proses
8171	PEMERINTAH KOTA BATAM	Dalam Proses
5871	PEMERINTAH KOTA BENGKULU	Ditunda
7672	PEMERINTAH KOTA BIMA	Dalam Proses
5273	PEMERINTAH KOTA BINJAI	Data tidak lengkap
6576	PEMERINTAH KOTA BLITAR	Dalam Proses
6973	PEMERINTAH KOTA BONTANG	Dalam Proses
5471	PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI	Dalam Proses
6272	PEMERINTAH KOTA CILEGON	Dalam Proses
6177	PEMERINTAH KOTA CIMAHI	Dalam Proses
7571	PEMERINTAH KOTA DENPASAR	Ditunda
6176	PEMERINTAH KOTA DEPOK	Dalam Proses
5373	PEMERINTAH KOTA DUMAI	Dalam Proses
7171	PEMERINTAH KOTA GORONTALO	Dalam Proses
5278	PEMERINTAH KOTA GUNUNG SITOLI	Data tidak lengkap
8072	PEMERINTAH KOTA JAYAPURA	Dalam Proses
7471	PEMERINTAH KOTA KENDARI	Dalam Proses
7074	PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU	Dalam Proses
7771	PEMERINTAH KOTA KUPANG	Dalam Proses
5673	PEMERINTAH KOTA LUBUK LINGGAU	Dalam Proses
6578	PEMERINTAH KOTA MADIUN	Ditunda
6475	PEMERINTAH KOTA MAGELANG	Dalam Proses
7371	PEMERINTAH KOTA MAKASSAR	Dalam Proses
6573	PEMERINTAH KOTA MALANG	Dalam Proses
7071	PEMERINTAH KOTA MANADO	Dalam Proses
7671	PEMERINTAH KOTA MATARAM	Dalam Proses
5971	PEMERINTAH KOTA METRO	Dalam Proses
6572	PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO	Data tidak lengkap
5475	PEMERINTAH KOTA PADANG	Dalam Proses
5472	PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG	Dalam Proses
5672	PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM	Dalam Proses
5671	PEMERINTAH KOTA PALEMBANG	Ditunda
7373	PEMERINTAH KOTA PALOPO	Data tidak lengkap
7271	PEMERINTAH KOTA PALU	Dalam Proses
5771	PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG	Dalam Proses
7372	PEMERINTAH KOTA PAREPARE	Dalam Proses
5477	PEMERINTAH KOTA PARIAMAN	Dalam Proses
6574	PEMERINTAH KOTA PASURUAN	Dalam Proses
5476	PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH	Dalam Proses
5371	PEMERINTAH KOTA PEKANBARU	Dalam Proses
6671	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK	Dalam Proses
5674	PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH	Data tidak lengkap
5171	PEMERINTAH KOTA SABANG	Data tidak lengkap
6472	PEMERINTAH KOTA SALATIGA	Dalam Proses
6971	PEMERINTAH KOTA SAMARINDA	Dalam Proses
5473	PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO	Dalam Proses
6471	PEMERINTAH KOTA SEMARANG	Dalam Proses
5276	PEMERINTAH KOTA SIBOLGA	Dalam Proses
6672	PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG	Dalam Proses
5474	PEMERINTAH KOTA SOLOK	Data tidak lengkap
8271	PEMERINTAH KOTA SORONG	Dalam Proses
5572	PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH	Dalam Proses
6571	PEMERINTAH KOTA SURABAYA	Dalam Proses
6476	PEMERINTAH KOTA SURAKARTA	Dalam Proses
6271	PEMERINTAH KOTA TANGERANG	Dalam Proses
6274	PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN	Dalam Proses
5275	PEMERINTAH KOTA TANJUNG BALAI	Dalam Proses
8172	PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG	Dalam Proses
8471	PEMERINTAH KOTA TARAKAN	Dalam Proses
6178	PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA	Dalam Proses
5272	PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI	Dalam Proses
6474	PEMERINTAH KOTA TEGAL	Dalam Proses
7971	PEMERINTAH KOTA TERNATE	Dalam Proses
7972	PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN	Dalam Proses
7073	PEMERINTAH KOTA TOMOHON	Dalam Proses
7872	PEMERINTAH KOTA TUAL	Dalam Proses
6371	PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA	Dalam Proses
7500	PEMERINTAH PROVINSI BALI	Dalam Proses
6200	PEMERINTAH PROVINSI BANTEN	Dalam Proses
5800	PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU	Dalam Proses
6000	PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA	Dalam Proses
5500	PEMERINTAH PROVINSI JAMBI	Ditunda
6100	PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT	Dalam Proses
6400	PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH	Dalam Proses
6500	PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR	Dalam Proses
6600	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	Dalam Proses
6800	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	Dalam Proses
6700	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Dalam Proses
6900	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	Dalam Proses
8400	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Dalam Proses
5700	PEMERINTAH PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG	Dalam Proses
8100	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU	Dalam Proses
5900	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG	Dalam Proses
7800	PEMERINTAH PROVINSI MALUKU	Dalam Proses
7900	PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA	Dalam Proses
7600	PEMERINTAH PROVINSI NTB	Dalam Proses
7700	PEMERINTAH PROVINSI NTT	Dalam Proses
8000	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA	Dalam Proses
8200	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT	Dalam Proses
5300	PEMERINTAH PROVINSI RIAU	Dalam Proses
7300	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN	Dalam Proses
7200	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	Dalam Proses
7400	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA	Dalam Proses
5400	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT	Dalam Proses